Kesbangpol Se-Aceh Sinkronkan Program Kerja, Fokus Jaga Demokrasi dan Kewaspadaan Nasional

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menggelar Rapat Koordinasi Badan Kesbangpol se-Aceh Tahun 2026 di Aula Kesbangpol Aceh, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Aceh.

Rapat koordinasi tersebut mengusung tema “Sinkronisasi Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Aceh dalam Menakar Integritas Demokrasi, Harmonisasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Kewaspadaan Nasional dalam RPJMD 2025–2029.”

Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Akademisi UIN Ar-Raniry sekaligus Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Aceh Prof Dr Syahrizal Abbas MA, perwakilan BIN Daerah Aceh Wahyu M, perwakilan BPS Aceh Abdul Hakim SE, serta Kepala Kesbangpol Aceh Dr Munawar MA. Diskusi dimoderatori akademisi UIN Banda Aceh Hasan Basri M.Nur PhD.

Baca juga: Kesbangpol Banda Aceh Gelar Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Masyarakat

Dalam sambutannya, Dr Munawar MA menyampaikan bahwa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aceh menunjukkan hasil yang positif. Kebebasan sipil, hak politik, serta fungsi lembaga demokrasi di Aceh terus mengalami perkembangan yang baik.

“Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Aceh saat ini berada di peringkat tujuh nasional dan nomor satu di Sumatera,” ujarnya.

Munawar menambahkan, selain menjaga kualitas demokrasi, Kesbangpol juga memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat kewaspadaan nasional melalui deteksi dini, pencegahan dini, dan respons cepat terhadap berbagai potensi gangguan sosial.

Ia berharap Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota dapat menyamakan persepsi dalam menyusun dan menjalankan program kerja, termasuk mendorong kolaborasi lintas daerah serta penguatan jejaring dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun yang diwakili Asisten I Sekda Aceh Drs Syakir MSi menegaskan bahwa menjaga stabilitas politik dan merawat perdamaian merupakan tanggung jawab bersama.

“Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi bukti bahwa demokrasi di Aceh dapat berlangsung aman dan lancar,” katanya.

Syakir menegaskan, Kesbangpol harus terus memperkuat peran sebagai fasilitator dalam menjaga indeks demokrasi yang sehat, meningkatkan kewaspadaan nasional, serta mengantisipasi potensi gangguan sosial demi mendukung pembangunan daerah. (*)