Mualem Minta Dukungan DPR RI Percepat Anggaran Rehab Rekon Periode 2026–2028

Sementara untuk bantuan kepada masyarakat, menurut Mualem, realisasi bantuan sosial, bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), serta stimulan ekonomi telah mencapai sekitar 98,5 persen. 

“Program tersebut juga mencakup dukungan pemulihan ekonomi dan layanan psikososial bagi masyarakat terdampak,” tuturnya.

Mualem turut menyampaikan bahwa kegiatan tambahan transfer ke daerah (TKD) terus dijalankan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor jalan, hunian tetap, irigasi, pertanian, sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkap bahwa pihaknya masih melakukan perpanjangan masa transisi darurat di Aceh. 

Hal itu dilakukan karena masih terdapat kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani, termasuk hunian sementara dan penyelesaian pekerjaan darurat. 

Meskipun demikian, Mualem menilai masa transisi yang terlalu panjang berpotensi menunda rehabilitasi dan rekonstruksi, memperlambat pemulihan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan biaya huntara, jadup, logistik, dan dukungan dasar lainnya. 

"Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan," pungkasnya.(*)