Kas Publik dan Kuasa Pribadi

Publik akan kesulitan membedakan antara tindakan negara dan kemurahan pribadi. Padahal, administrasi publik yang sehat justru berupaya menghindari personalisasi negara.

Lebih jauh, sejarah birokrasi Eropa abad ke-18 dan ke-19 menunjukkan bahwa negara yang berhasil memisahkan sumber daya pribadi penguasa dari kas publik mampu menciptakan kapasitas fiskal yang lebih tinggi.

Negara-negara seperti Prancis pasca-Revolusi dan Inggris pasca-Industrialisasi mengembangkan birokrasi rasional yang memungkinkan akuntabilitas publik dan konsistensi kebijakan fiskal, tanpa bergantung pada kemurahan atau kredibilitas personal pejabat.

Hal ini membuktikan bahwa pemisahan kas publik dari harta pribadi adalah fondasi keberlanjutan negara modern.

Kas Publik dan Beban Pembuktian

Masalah terbesar dari pencampuran biaya negara dan biaya pribadi adalah kerumitan verifikasi. Berapa yang dibayar negara? Berapa yang ditanggung pribadi? Dokumen mana yang membuktikan pemisahan itu? Siapa yang berwenang memeriksa bagian yang tidak masuk skema anggaran negara? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan ekspresi kecurigaan, melainkan konsekuensi wajar dari tata kelola.

Dalam perspektif sosiologi fiskal, pajak dan anggaran bukan sekadar angka. Schumpeter (1918) melihat negara fiskal sebagai pintu masuk untuk memahami watak negara modern. Cara negara memungut, membelanjakan, dan mempertanggungjawabkan uangnya mencerminkan kualitas institusinya. Dengan demikian, anggaran bukan hanya alat pembiayaan, melainkan bahasa kelembagaan yang menunjukkan sejauh mana negara bekerja secara tertib.

Levi (1988) menekankan bahwa kepatuhan warga terhadap pajak berkaitan dengan persepsi atas keadilan, kepercayaan, dan legitimasi pemerintah. Jika uang publik dikelola secara kabur, kontrak moral antara warga dan negara ikut melemah. Warga diminta percaya, tetapi tidak selalu diberi dasar yang cukup untuk memeriksa. Di situlah bahaya pencampuran kas publik dan uang pribadi: ia dapat menggeser akuntabilitas dari sistem menuju figur.

Tambahan perspektif, PEFA Framework menegaskan bahwa kredibilitas anggaran dan transparansi keuangan publik tidak hanya meningkatkan kepercayaan warga, tetapi juga mendorong disiplin fiskal dan prioritisasi kebijakan. Ketika sebagian pembiayaan resmi diganti atau ditopang melalui mekanisme pribadi, proses verifikasi menjadi ambigu, dan konsekuensi pengeluaran sulit ditelusuri. Kondisi ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “beban pembuktian administratif” bagi lembaga pengawas dan publik.

IMF Fiscal Transparency Code juga menekankan bahwa pelaporan fiskal harus komprehensif, tepat waktu, dan andal. Hal ini menegaskan bahwa setiap pengeluaran publik harus tercatat dalam sistem yang dapat diakses dan diperiksa, agar akuntabilitas tetap terjaga.

Memulihkan Jarak Institusional

Karena itu, pembiayaan pribadi untuk kegiatan kedinasan negara tidak bisa hanya dibaca sebagai penghematan. Ia perlu dibaca sebagai persoalan jarak institusional. Negara yang sehat membutuhkan jarak yang jelas antara figur pejabat dan kas publik.

Pejabat boleh memiliki niat baik, tetapi niat baik tidak boleh menggantikan prosedur. Sebab, prosedur adalah cara negara menjaga dirinya dari kembalinya logika patrimonial dalam bentuk yang lebih halus.

Open Budget Survey 2023 dari International Budget Partnership menunjukkan Indonesia memperoleh skor transparansi anggaran 70 dari 100, di atas ambang 61 yang dinilai cukup untuk menopang debat publik yang informatif.

Capaian ini penting, tetapi ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan anggaran tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan. Ia harus menjangkau pelaksanaan, pembuktian, pelaporan, dan pemeriksaan. Transparansi anggaran kehilangan daya bila dalam praktik masih ada ruang pembiayaan yang sulit ditelusuri.

Charles Tilly (1990) menempatkan pembentukan negara dalam hubungan erat dengan kapasitas fiskal. Negara yang mampu memungut dan membelanjakan sumber daya publik secara tertib akan lebih mudah membangun otoritas yang sah.

Sebaliknya, negara yang membiarkan pembiayaan publik bergantung pada mekanisme personal berisiko melemahkan kapasitas institusionalnya sendiri. Ia mungkin tampak efisien sesaat, tetapi menyimpan persoalan lebih besar: hilangnya kejernihan batas antara negara dan pribadi.