Enam Bulan Pascabencana, Banyak Infrastruktur Aceh Masih Rusak

Diketahui, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dan didampingi Wagub Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh. 

Rapat itu juga diikuti para bupati dan wali kota se-Aceh atau yang mewakili, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta berbagai instansi vertikal dan lembaga terkait yang terlibat dalam penanganan kebencanaan dan pemulihan pascabencana.(ra)

Mualem: Aduh, Bandum Butuh Penanganan

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menegaskan hampir seluruh sektor terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh masih membutuhkan penanganan serius. Menurutnya, prioritas utama pemulihan harus difokuskan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat.

Hal itu disampaikan Mualem saat diwawancarai usai memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Rapat Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Selasa (9/6/2026). "Aduh, bandum butuh soal penanganan. Bak geutanyoe inoe di Aceh kon paleng urgent kon sawah, irigasi, tutue, jalan, dan neuheun," kata Mualem.

(Aduh, semua butuh penanganan. Kita di Aceh paling utama itu sawah, irigasi, jembatan, jalan, dan tambak).

Menurut Mualem, perbaikan sektor pertanian, irigasi, jembatan, jalan, hingga tambak harus menjadi perhatian utama karena menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah terdampak.

"Yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat nyoe paleng urgent, nyoe tanyoe di Aceh," ujarnya. (Yang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat itu paling penting, itu kalau kita di Aceh).

Di sisi lain, Mualem juga mengingatkan bahwa bencana yang melanda Aceh pada akhir 2025 lalu telah memperburuk kondisi kemiskinan. Padahal sebelum bencana terjadi, angka kemiskinan di Aceh mulai menunjukkan tren penurunan.

"Karena, dengoen musibah barosa sebenar jih kemiskinan sudah mulai rapuh, tapi dengan kejadian musibah tambah lagi. Ini yang kita khawatirkan," kata Mualem.

Dalam kesempatan itu, Mualem menyebut Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah yang paling membutuhkan perhatian karena mengalami dampak paling berat dibandingkan daerah terdampak lainnya. "Tamiang sama Aceh Utara lah, yang paling brat terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Mualem juga menyoroti kondisi sungai di Aceh yang menjadi persoalan paling mendesak, karena berdampak langsung pada risiko banjir dan kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai.

Karena itu, Mualem menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ungkapnya.

Sementara Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, ia berharap perhatian pusat guna menstabilkan kondisi perekonomian Aceh.

Fadhlullah juga memaparkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga kini mencapai 45 persen. Ia berharap semua bupati/wali kota terus memacu realisasi anggaran tersebut.