Unjuk Rasa di Aceh Kondusif, Sempat Ricuh di Banda Aceh

Karena mengganggu pengguna jalan, petugas membubarkan massa secara paksa. Dari arah belakang, oknum perusuh melempar batu dan botol. “Saya juga sempat kena lemparan, sehingga kami kejar mereka,” kata Joko. “Pengejaran dilakukan agar massa membubarkan diri dan tidak menutup akses jalan.”

Ia menjelaskan bahwa sebagian perusuh adalah peserta demo. Terkait suara ledakan, ia tidak mengetahui sumbernya, namun menegaskan bahwa aparat tidak membawa senjata atau menembakkan gas air mata. “Sepertinya suara mercon. Ada tiga orang yang terjatuh saat dikejar dan sedang diobati. Mereka tidak diamankan,” jelasnya.

Setelah diobati, ketiga peserta aksi akan dipulangkan. Mereka dikejar hingga ke belakang Kodam IM. Kapolresta menegaskan bahwa oknum perusuh sengaja memprovokasi dengan mengatasnamakan masyarakat. “Padahal orangnya itu-itu saja. Mereka bilang masyarakat tidak ingin pulang, padahal hanya mereka sendiri agar bisa bertahan di DPRA,” ungkapnya. “Supaya mereka mau bubar, kerumunan harus dipecah. Kondisi saat ini mulai kondusif dan akan terus kami pantau,” pungkasnya.(iw/ra)

DPRA Sepakati Tuntutan Pendemo

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli alias Abang Samalanga menyepakati seluruh poin tuntutan massa demonstrasi dalam aksi yang berlangsung di depan kantor dewan tersebut, Banda Aceh, Senin (1/9/2025).  “Kami Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama DPR RI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab konstitusional menyatakan sepakat untuk memenuhi dan mengawal seluruh tuntutan rakyat Aceh. Kesepakatan ini adalah bentuk komitmen nyata bahwa suara rakyat adalah amanat tertinggi yang tidak boleh diabaikan,” kata Abang Samalanga membaca isi tuntutan di hadapan pendemo. 

Dalam kesempatan itu, Abang Samalanga dengan spontan meminta poin tambahan untuk dibubuhi dalam tuntutan yang diteken oleh dirinya tesebut. Poin tambahan itu meminta Aceh pisah dengan pemerintah pusat. “Aku minta satu lagi, pisah aja Aceh sama pusat, tulis biar aku teken,” ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa janji tanpa bukti hanyalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Karena itu, DPRA dan DPR RI bertekad menjadikan tuntutan rakyat sebagai agenda prioritas yang harus diwujudkan demi keadilan, perdamaian dan kesejahteraan.

Saat diwawancarai awak media Zulfadhli enggan memberi komentar panjang. Ia hanya menegaskan bahwa tuntutan massa aksi sudah ditandatangani di hadapan pendemo. “Sudah saya tanda tangani, 

petisinya sudah saya tandatangani. Udah, udah, udah,” ucapnya.(ra)