Ini 11 Tuntutan Massa Unjuk Rasa di Kantor DPRK Aceh Singkil

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Massa gabungan aliansi mahasiswa melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil di Kampung Baru, Singkil Utara, Kamis (4/9/2025).

Mass terdiri dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (STAISAR) Aceh Singkil, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). 

Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk solidaritas atas aksi di tingkat nasional dan berbagai daerah di Indonesia.

Dalam orasinya masa sampaikan sejumlah tuntutan yang dirangkum dalam 11 poin. 

Tuntutan tersebut disampaikan secara bergantian oleh orator unjuk rasa. 

Yaitu Aidil Syahputra selaku Koordinator Aksi, serta M Yunus, Rio, dan Rahmat Bancin, sebagai Koordinator Lapangan, serta sejumlah orator lainnya. 

Baca juga: VIDEO BREAKING NEWS Massa Demo DPRK Bawa Spanduk Aceh Singkil Gelap

Tuntutan tersebut antara lain mendesak DPRK Aceh Singkil merekomendasikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset kepada DPR RI. 

"Kami mendesak Rancangan Undang-undang Perampasan Aset segera disahkan agar harta para koruptor segera dirampas," kata Aidil Syahputra selaku orator unjuk rasa. 

Berikut 11 tuntutan massa dalam unjuk rasa di Gedung DPRK Aceh Singkil: 

1. Mendesak DPRK Aceh Singkil merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset kepada DPR RI

2. Reformasi DPR, mulai dari kenaikan gaji pokok, tunjangan, regulasi pencalonan, baik di tingkat DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mendesak DPRK Aceh Singkil membentuk Pansus terkait transparansi gaji, tunjangan dan pokir

3. Mendesak DPRK Aceh Singkil mengawasi aspirasi mahasiswa yang sudah disetujui DPRA tentang penolakan empat batalyon di Aceh 

4. Meningkatkan serta memperketat pengawasan DPRK Aceh Singkil terhadap pelaksanaan syariat Islam 

Baca juga: BREAKING NEWS - Demonstran Mulai Datang ke Kantor DPRK Aceh Singkil 

5. Mendesak DPRK Aceh Singkil membentuk tim Pansus terkait transparasi dana CSR, kewajiban plasma, pelanggaran sempadan sungai serta Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Ruang di HGU PT Socfindo serta permasalahan izin HGU PT Nafasindo yang telah berakhir dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada PT Delima Makmur dan PT Runding Persada