Belatung Ditemukan dalam Menu Santri MUQ Aceh Selatan, UPTD Dinilai Lalai Awasi Kualitas Makanan

Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM,TAPAKTUAN – Temuan belatung dalam menu makan santri Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Panjupian, Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan, kembali memicu sorotan tajam terhadap pengawasan kualitas konsumsi santri. 

Berdasarkan bukti foto dan video, larva tersebut diyakini berasal dari lalat hijau yang dikenal sebagai penyebar bakteri.

Mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tupoksi UPTD Pengelolaan Dayah Darul Aitami dan MUQ, tanggung jawab teknis pengawasan makan minum santri berada di bawah UPTD sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

Namun, lemahnya pengawasan membuat persoalan memalukan ini berulang hingga mencuat ke publik.

“Seandainya dari awal rekanan penyedia dan UPTD sebagai PPTK sensitif serta responsif terhadap laporan santri, masalah ini tidak akan terjadi,” ujar Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For - Pas) T. Sukandi, Sabtu (13/9/2025).

Saat ini, MUQ Aceh Selatan menampung 230 santri tingkat SMP dan SMA. Dari jumlah itu, hanya 190 santri yang memperoleh subsidi makan minum dari Pemkab Aceh Selatan dengan anggaran sebesar Rp1,6 miliar per tahun.

Baca juga: Sedot APBK Rp1,6 Miliar, Menu Makan Santri MUQ Aceh Selatan Dikeluhkan: Belatung Pernah Ditemukan

 Sementara 40 santri lainnya harus membayar sendiri kepada masyarakat Panjurpian sebesar Rp800.000 per bulan.

Selain santri, kondisi guru pengawas MUQ juga tak kalah memprihatinkan. Tercatat ada delapan guru yang tinggal di kompleks sekolah untuk mengawasi santri 24 jam.

Namun, mereka harus menanggung biaya makan Rp700.000 per bulan di warung sekitar, sementara gaji yang diterima hanya Rp1,3 juta dan itupun rata-rata cair tiga bulan sekali.

“Pemda seharusnya menunjukkan empati dengan memberi subsidi makan bagi guru pengawas ini. Mereka adalah bagian penting dari keberlangsungan pendidikan di MUQ Panjurpian yang selama ini kerap mengharumkan nama Aceh Selatan di tingkat provinsi maupun nasional,” tambah Sukandi.

Sebagai solusi, For-Pas mendorong Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Dayah agar menyediakan ruang makan layak bagi santri serta memastikan pengawasan optimal terhadap menu konsumsi. 

“Harapannya, peristiwa serupa tidak lagi terjadi demi menjaga kesehatan dan martabat para santri,” pungkasnya.