Ketua DPRK Lhokseumawe Berkomitmen Dukung Kebebasan Pers

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal, berkomitmen mendukung kebebasan pers.

Termasuk mengecam keras segala bentuk kekerasan dan tindakan-tindakan yang menghalangi tugas-tugas pers.

Hal ini ditegaskan Faisal saat menerima kunjungan sejumlah awak media diruang kerjanya, Kamis (18/9/2025).

Diuraikan Politisi Partai Aceh ini, pers di Indonesia dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Lalu diakuinya juga, peran pers sangat penting dalam menjaga kebebasan berekspresi dan menyuarakan kebenaran.

Melalui tulisan dan liputannya, pers memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan memberikan pencerahan bagi masyarakat.

"Jadi kami berkomitmen untuk mendukung kebebasan pers dan menjaga hak-hak wartawan. Kami percaya bahwa melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, pers, dan masyarakat, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratis," paparnya.

Lanjut Faisal, pers harus mampu menjadi kekuatan kritis sekaligus mitra masyarakat dan pemerintah dalam upaya membangun bangsa serta daerah.

“Sebagai pilar demokrasi keempat, keberadaan pers yang maju dan profesional menjadi suatu keniscayaan bagi kehidupan berbangsa. Karenanya, kebebasan pers harus terus diwujudkan dan keberlangsungan pers yang independen dan profesional harus didukung semua pihak," tegasnya.

Faisal menambahkan, saat ini insan pers semakin ditantang dengan membanjirnya berita dan melimpahnya informasi di dunia maya.

"Pers mestilah segera menyesuaikan diri dengan transformasi digital," katanya.

Ia juga berharap insan pers tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi dan berperan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah maupun bagi masyarakat 

Lalu memberikan informasi yang akurat dan berimbang untuk kemajuan bangsa dan daerah, menginspirasi banyak pihak untuk kemajuan bersama," demikian Faisal.

Dalam pertemuan tersebut, Faisal juga sempat menyinggung secara singkat kalau pihaknya dasarnya menolak penulisan ulang sejarah Indonesia. (*)