AMPAS Minta Penyusunan RTRW Berpihak pada Rakyat Aceh Singkil

Ia lantas mendorong penyusunan RTRW Aceh Singkil melibatkan partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation), bukan sekadar formalitas konsultasi publik.

Baca juga: Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Terkendala, Ternyata RTRW Harus Direvisi 

“Kami ingin ada ruang dialog terbuka. Masyarakat bukan objek pengaturan, tapi subjek yang memiliki hak untuk menentukan masa depan ruang hidupnya," kata Budi dalam keterangan tertulis kepada Serambinews.com.

Rilis ini, sebutnya, menjadi seruan moral kepada seluruh pemangku kebijakan di tingkat kabupaten maupun provinsi agar penyusunan RTRW tidak menjadi alat legalisasi penggusuran. 

Akan tetapi pijakan menuju pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan manusiawi.

Pada bagian lain, Budi Harjo menyoroti, ketidaksesuaian data geospasial dalam sistem resmi Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait empat pulau strategis di Aceh Singkil. 

Yaitu Pulau Mangkir Gadang (Besar), Mangkir Kecil, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.

Baca juga: Temui Ketua DPRA, DPRK Nagan Raya Dorong Dewan Percepat Pengesahan Qanun RTRW Aceh

Keempat pulau tersebut secara administratif selama ini dikenal sebagai bagian dari Kecamatan Singkil Utara.

Namun dalam sistem Satu Peta Nasional justru berada di bawah Kecamatan Danau Paris. 

Hal ini bisa menimbulkan implikasi serius terhadap kejelasan batas kewenangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga potensi konflik administrasi antar wilayah.

“Kesalahan data ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut aspek kedaulatan wilayah, pelayanan publik, dan hak masyarakat atas sumber daya di wilayah kepulauan tersebut,” ujar Budi Harjo.(*)