Bupati Pidie Usulkan Tambang di Geumpang, Mane dan Tangse Ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Bupati Pidie, H Sarjani Abdullah SH MH, resmi mengusulkan tambang tradisional di Geumpang, Mane dan Tangse, ke Gubernur Aceh. 

Pengusulan tambang emas tersebut untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR.

Diajukan ke Pemerintah Aceh dan Kementerian ESDM RI, melalui Surat Nomor: 500.10.25 / 3933 Tanggal 3 Oktober 2025.

"Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Bupati Pidie dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan, sekaligus memberikan ruang legal bagi masyarakat untuk menambang secara aman dan berkelanjutan," kata Juru Bicara atau Jubir Bupati Pidie, Andi Firdhaus, SH CPM atau kerap disapa Andi Lancok, kepada Serambinews.com, Senin (6/10/2025)

Ia mengungkapkan, Bupati Pidie merespon cepat Surat Gubernur Aceh nomor: 500.10.25/2656, perihal Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Baca juga: Satu Korban Longsor Tambang Emas Dirujuk ke Banda Aceh

Juga memperhatikan Pasal 156 UUPA yang menyebutkan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dapat mengelola sumber daya alam sesuai dengan kewenangannya.

Untuk itu, kata Andi Lancok, dengan surat Gubernur Aceh tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pidie mengajukan permohonan lokasi untuk ditetapkan sebagai WPR, di Kecamatan Tangse lebih kurang 387 hektare.

Berikutnya, Kecamatan Mane 328 hektare dan Kecamatan Geumpang 1.451 hektare. 

Dikatakan, dalam rapat pembahasan usulan WPR di Pendopo Bupati Pidie, Sabtu, (4/10/2025). 

Saat itu, Bupati Pidie, menyampaikan, bahwa identifikasi lokasi WPR dilakukan berdasarkan potensi mineral dan aspirasi masyarakat di beberapa kecamatan.

"Beberapa titik yang diusulkan meliputi wilayah yang selama ini telah menjadi lokasi penambangan rakyat tradisional. Adalah Kecamatan Tangse, Mane dan Kecamatan Geumpang," sebutnya. 

Baca juga: FGD Tambang Emas Ilegal, Bupati, Kapolres hingga Kajari Pidie Angkat Bicara

Ia menambahkan, tujuan utama penetapan WPR adalah untuk melindungi aktivitas masyarakat penambang dan memberikan kepastian hukum.

Juga memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berkomitmen perjuangkan WPR

Menurutnya, Pemkab Pidie berkomitmen memperjuangkan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR dalam WPR dengan luas dan investasi yang terbatas. 

Hal itu sejalan dengan amanah Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

"Bupati Pidie menyambut baik langkah itu, sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil. 

Di mana pemerintah hadir untuk memberi solusi legal, agar kegiatan itu tetap memberi manfaat,” kata Andi yang juga mantan aktivis 98.

Baca juga: Mualem Ultimatum Tambang Ilegal, Minta Tarik Semua Alat Berat dalam Hutan dalam 2 Minggu

Kata Andi Lancok, dari sisi ekonomi, WPR diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan dan mendorong kemandirian ekonomi lokal. 

"Penetapan WPR, dengan sasaran memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi masyarakat sekitar. 

Mendukung perekonomian lokal melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan," jelasnya. 

Ia menyebutkan, usulan resmi itu akan diteruskan ke Pemerintah Aceh untuk dievaluasi, sebelum mendapatkan rekomendasi Kementerian ESDM, guna penetapan akhir wilayah WPR.

Selain itu, tembusannya juga Kepada Badan Geologi Kementerian ESDM, Ketua DPR Aceh, Ketua DPRK Pidie, Kepala DPMPTSP Aceh dan Kepala DLHK Aceh. (*)

Baca juga: Menggali Solusi: Menata Tambang Emas Rakyat di Aceh tanpa Represi