Fokus Pengentasan Kemiskinan, Aceh Barat Prioritaskan Rumah untuk Janda dan Disabilitas

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah. Tahun 2025 ini, Pemkab Aceh Barat menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah untuk 42 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP pada Rabu (8/10/2025) menyerahkan rumah bantuan layak huni kepada Siti Zahara salah seorang warga kurang mampu di Gampong Rambong, Kecamatan Bubon.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan serta menyediakan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat miskin.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, MM, Rabu (8/10/2025) mengatakan bahwa rehabilitasi rumah dilaksanakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dengan dukungan dana dari APBK Aceh Barat Tahun 2025.

“Kita ingin masyarakat Aceh Barat tidak lagi tinggal di rumah yang rusak atau tidak layak huni. Tahun ini ada 42 rumah yang direhabilitasi, dan tahun depan kita akan lanjutkan dengan pembangunan rumah baru bagi warga kurang mampu,” ujar Bupati Tarmizi di Meulaboh.

Sebagai kelanjutan dari program ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga telah menyiapkan rencana pembangunan rumah baru layak huni yang akan dimulai pada tahun 2026, dengan target awal lebih dari 100 unit rumah.

Program ini akan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk warga miskin ekstrem, janda lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

“Kami memprioritaskan masyarakat miskin ekstrem, janda lansia, dan penyandang disabilitas. Harapannya, program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang paling membutuhkan,” jelas Tarmizi.

Baca juga: Cegah Banjir, Pemkab Aceh Barat Segera Normalisasi Sungai Krueng Bubon

Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan mekanisme swakelola, di mana warga penerima bantuan turut dilibatkan dalam proses pembangunan. Langkah ini dinilai lebih efisien dan memastikan bantuan tepat sasaran.

“Dengan sistem swakelola, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga ikut terlibat. Ini bagian dari pemberdayaan,” tambah Tarmizi.

Dengan langkah nyata ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kualitas hidup masyarakat semakin meningkat, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam penyediaan hunian yang layak.(*)