BPKA Catat Dalam Dua Bulan Terakhir 819 Kendaraan Non BL Lakukan Mutasi di Aceh

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Dengan beralih ke plat BL, kita turut menciptakan kelancaran lalu lintas barang dan jasa, serta rasa aman dan nyaman dalam berkendara,” tambahnya.

Baca juga: Mualem, Wali Nanggroe, Bupati, Walikota, DPRA/DPRK dari PA dan Panglima akan Berkumpul di Aceh Timur

Reza juga menyambut baik rekomendasi Pansus DPRA yang mendorong perusahaan tambang dan migas untuk menggunakan kendaraan berplat BL. 

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kepedulian dan kontribusi sektor industri terhadap pembangunan Aceh.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa mulai tahun 2025 akan diberlakukan pemungutan Pajak Alat Berat, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Aceh.

“Kami mengimbau agar seluruh pemilik alat berat yang beroperasi di Aceh memenuhi kewajiban pajaknya demi pembangunan Aceh yang lebih baik,” tutup Reza.

Baca juga: Kapan Pengumuman Administrasi Rekrutmen PLN 2025? Ini Jadwal dan Cara Mengetahui Lolos atau Tidak