Konser Slank di Banda Aceh Dipastikan Batal, Panitia Ungkap Ancaman Ormas

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panitia konser Slank dalam rangka Panggung Sumpah Pemuda 2025 di Banda Aceh mengungkap sejumlah kendala serius yang menyebabkan acara batal digelar.

Salah satu faktor utama adalah ancaman dari organisasi masyarakat (ormas) dan pembatalan izin venue secara sepihak oleh Dispora Aceh, yang terjadi hanya beberapa jam sebelum konser dimulai.

Event Consultant, Steffy Burase dalam konferensi pers di Portola Grand Arabia Hotel pada Sabtu (25/10/2025), mengungkap, bahwa dua minggu sebelum acara, pihaknya menerima ancaman dari salah satu ormas.

Ancaman tersebut muncul setelah ormas itu meminta dilibatkan dalam penyelenggaraan acara, namun tawaran yang diajukan dinilai tidak masuk akal oleh panitia.

“Sejak dua minggu sebelumnya, saya mendapat ancaman. Kalau saya tidak melakukan beberapa hal, akan ada ormas yang datang mengacaukan acara ini. Saya enggak mau sebut nama ormasnya. Itu fakta,” ujar Steffy.

Menjelang hari pelaksanaan, ormas tersebut bahkan disebut telah bersiap untuk mengganggu jalannya acara.

Baca juga: Slank Batal Tampil di Aceh, Biaya Sewa Venue Capai Rp700 Juta

Situasi ini menambah tekanan bagi panitia yang sudah menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif.

Konser yang sedianya digelar di Lapangan Memanah Stadion Harapan Bangsa pada Sabtu (25/10/2025) malam, terpaksa ditunda karena venue dikunci secara sepihak oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh.

Padahal, seluruh persiapan telah dilakukan dan tiket artis baru saja dijadwal ulang pada pukul 04.00 WIB pagi hari.

“Kami harus membuat pengumuman jelas kepada Kapolda yang sudah siap membuka acara kami,” bebernya.

“Lalu ke teman-teman pendaftar, kami langsung kirim email dan kabarkan semuanya,” jelas Steffy.

Baca juga: VIDEO Bimbim Slank Ikut Turun Makamkan Sang Ayah, Sempat Berharap Ayahnya Bangun Seperti Tahun Lalu

Meski mengalami kerugian besar, termasuk biaya sewa venue yang dipatok mencapai Rp 700 juta, panitia memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum terhadap Dispora Aceh.

Steffy menyebut bahwa sanksi moral dari masyarakat sudah cukup menjadi bentuk pertanggungjawaban.

“Percuma dikasuskan juga, hanya buang energi. Kadang sanksi moral itu lebih berat,” tegasnya.