T-Kolinsa, Inovasi AKBP Dedy Darwinsyah Amankan Distribusi Hasil Pertanian di Aceh

Ringkasan Berita:

• Gangguan terhadap distribusi pangan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat. 
• Dibutuhkan strategi kolaborasi lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Distribusi hasil pertanian sering kali jadi titik rawan, mukai dari pungli di jalan, penimbunan komoditas, hingga koordinasi antarinstansi yang lemah. 

Kondisi ini tidak hanya merugikan petani, tapi juga membuat harga pangan tidak stabil dan bisa memicu keresahan sosial.

Melihat kondisi itu, AKBP Dedy Darwinsyah, Kasubdit 1 Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Aceh, meluncurkan langkah konkret bernama T-Kolinsa (Task Force Kolaborasi Lintas Sektor), sebuah sistem kerja sama lintas instansi untuk memastikan distribusi hasil pertanian tetap aman, lancar, dan berkeadilan.

“Gangguan terhadap distribusi pangan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat. Karena itu dibutuhkan strategi kolaborasi lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan,” ujar AKBP Dedy, Senin (3/11/2025).

T-Kolinsa yang digagas tersebut sebagai bentuk intervensi strategis. Di mana, forum ini menjadi wadah kolaboratif yang mempertemukan Polda Aceh, Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, pelaku usaha logistik, koperasi tani, BUMDes, hingga lembaga keuangan yang nantinya akan berperan aktif mengantisipasi, mencegah, serta menangani gangguan distribusi hasil pertanian secara cepat dan tepat.

Untuk memastikan efektivitas kerja T-Kolinsa, Dedy merancang sejumlah langkah strategis, Pertama, penyusunan SOP bersama yang menjadi pedoman baku bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal distribusi hasil pertanian mulai pascapanen hingga ke tangan konsumen.

Lalu, pembentukan forum koordinasi digital melalui sistem komunikasi daring dan dashboard monitoring distribusi yang memungkinkan pertukaran informasi secara real-time serta mendukung keterbukaan data.

Kemudian, pendirian posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan pengendalian distribusi hasil pertanian, sekaligus menjadi command center dalam penanganan gangguan di lapangan.

“Melalui pembentukan task force lintas sektor, SOP bersama, posko terpadu, serta forum komunikasi digital, proyek ini diharapkan menjadi model kolaborasi yang menjawab persoalan distribusi secara sistematis, transparan, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dedy menambahkan, T-Kolinsa ini hadir bukan sekadar program sementara, melainkan upaya membangun sistem berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan keamanan.

Menurutnya, dengan sinergi lintas sektor, petani dapat menikmati harga yang layak, masyarakat memperoleh bahan pangan secara lancar, dan situasi kamtibmas di Aceh tetap kondusif.

Selain itu, inovasi ini juga mendorong efisiensi biaya, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Dengan potensi yang dimilikinya, T-Kolinsa tidak hanya menjadi solusi atas persoalan distribusi pangan di Aceh, tetapi juga berpeluang menjadi best practice nasional yang dapat direplikasi oleh Polda lain di seluruh Indonesia," pungkasnya.(*)