Berita Banda Aceh

Daerah tak Sendiri Hadapi Pengalihan TKD, Mendagri Supervisi Langsung Pemerintah Aceh

Kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) menjadi ujian bagi banyak pemerintah daerah.

Penulis: Hendri Abik | Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/HO
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh M. Nasir 

Ia berharap, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terus dijaga dalam semangat kolaboratif, bukan sekadar hubungan administratif, agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Hal serupa disampaikan Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan, yang mengakui peran aktif Mendagri Tito Karnavian dalam membantu pemerintah daerah kepulauan menghadapi tantangan inflasi dan logistik.

“Perhatian konkret beliau terasa dalam pengendalian inflasi. Di Sabang, kalau pasokan pangan terganggu karena cuaca, harga bisa naik. Untungnya, ada rapat pengendalian inflasi rutin setiap Senin,” ujarnya.

Baca juga: Reses ke Pemko Langsa, Haji Uma Bahas Dampak Rencana Pemotongan TKD 2026 bagi Daerah

Harun berharap, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berlanjut, tidak hanya soal pengalihan TKD, tetapi juga dalam mendampingi eksekusi program strategis nasional yang dapat dimodifikasi menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di Sabang.

Dalam kesempatan berbeda, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat siap membantu daerah yang menghadapi kesulitan akibat pengalihan TKD.

“Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” ujar Tito.

Tito menegaskan, pengalihan TKD bukan langkah pemangkasan, tetapi upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Baca juga: Petani Aceh Jaya Keluhkan Harga Sawit Turun Tiap Malam, Diprediksi Turun Hingga Segini

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved