Prof Mawardati Dorong Penguatan Ketahanan Pangan sebagai Strategi Pencegahan Stunting

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh (Unimal), Prof Dr Ir Mawardati MSi, menjadi narasumber utama pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahap I Kota Lhokseumawe Tahun 2025 di Aula Setdako, Rabu (5/11/2025).

Universitas Malikussaleh menunjukkan komitmen nyata dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Lhokseumawe. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini, SE, dan turut menghadirkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, MKes, sebagai narasumber pendamping. Sebanyak 100 peserta hadir, terdiri dari unsur pemerintah, lembaga vertikal, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Baca juga: BEM Unimal Gelar Tenda Sehat di Ahad Festival

Baca juga: Formadiksi Unimal Bersama KIP-K Gelar Seminar Kewirausahaan Global Awards 2025

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Husaini menyampaikan apresiasi terhadap sinergi seluruh pihak dalam program penurunan stunting.

“Stunting adalah masalah besar nasional dan menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia. Diperlukan sinergi dan akselerasi semua pihak untuk melahirkan generasi unggul dan berdaya saing,” ujarnya.

Ia menyebutkan, prevalensi stunting di Kota Lhokseumawe berhasil turun dari 20,7 persen pada 2023 menjadi 17,4 persen pada 2025. Penurunan ini berjalan seiring dengan merosotnya angka kemiskinan, dari 10,4 persen menjadi 9,01 persen. Pemerintah kota juga menjalankan program Orang Tua Asuh Stunting serta membentuk Rumoh Gizi Gampong sebagai pusat edukasi dan intervensi gizi.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting terintegrasi, yang diikuti unsur Forkopimda, Dandim 0103, Kapolres, Kajari, Danlanal, DPRK, Kemenag, dan Sekda Kota Lhokseumawe.

Dalam paparannya, Prof. Mawardati menegaskan bahwa stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan SSGI 2023, prevalensi stunting di Aceh masih berada di angka 26 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Kota Lhokseumawe menghadapi tantangan di wilayah pesisir dan perdesaan yang ketahanan pangannya masih rendah. Ketahanan pangan yang baik sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari tingkat rumah tangga, bukan sekadar ketersediaan bahan makanan, tetapi juga akses, stabilitas, dan kualitas gizi.

“Menurut UNICEF, anak dari keluarga dengan ketahanan pangan rendah berisiko hampir dua kali lipat mengalami stunting dibandingkan anak dengan akses pangan memadai,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, M.Kes, menegaskan bahwa penurunan stunting berkaitan erat dengan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Ketika kemiskinan berhasil ditekan, maka stunting juga ikut menurun. Program yang dirancang dengan baik pasti memberi hasil yang maksimal,” katanya.

Berdasarkan data BKKBN 2025, terdapat 38.004 keluarga berisiko stunting di Aceh dan 980 keluarga di Kota Lhokseumawe, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun.

Dari total 48.725 kepala keluarga di Lhokseumawe, sebanyak 6.814 keluarga masuk kategori berisiko, 87 keluarga belum memiliki sumber air minum layak, dan 10.889 belum memiliki jamban memenuhi standar. Safrina juga mengapresiasi program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang mendorong keterlibatan ayah dalam pencegahan stunting.