Pemkab dan DPRK Aceh Barat Bahas Rancangan APBK 2026, Fokus pada Efisiensi dan Kemandirian Ekonomi

“Situasi ini justru harus menjadi dorongan bagi kita untuk berinovasi dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mulai membahas rancangan qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke IX masa sidang ke III yang digelar di ruang utama DPRK, Rabu (12/11/2025).

Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, yang hadir dalam pembukaan rapat tersebut menegaskan bahwa penyusunan rancangan APBK 2026 merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif. 

Menurutnya, Pemkab telah menuntaskan proses input rincian APBK sesuai hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 yang disepakati sebelumnya bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRK.

“Rancangan APBK tahun anggaran 2026 merupakan implementasi dari kebijakan fiskal daerah yang harus sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat,” ujar Said.

Ia menjelaskan, proses penyusunan anggaran tahun depan dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian signifikan terhadap alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kondisi ini, kata Said, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal, sekaligus momentum memperkuat efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tema pembangunan Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 ditetapkan yakni “Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Meningkatkan Daya Saing Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.”

Sejalan dengan tema tersebut, Pemkab menetapkan fokus pembangunan pada enam bidang utama: pengendalian inflasi daerah, penurunan kemiskinan ekstrem, percepatan penanganan stunting, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan mitigasi bencana daerah, serta mendorong kemudahan berusaha dan hilirisasi industri.

Baca juga: Illiza Serahkan Raqan APBK 2026 ke DPRK Banda Aceh, Segini Besaran Penyesuaiannya

Dari sisi komposisi anggaran, Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1,322 triliun, sedangkan Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp 1,379 triliun.

Untuk menutup defisit, pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 56,79 miliar.

Menurut Said, kondisi fiskal yang menantang tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.

“Situasi ini justru harus menjadi dorongan bagi kita untuk berinovasi dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Pembahasan rancangan qanun APBK 2026 dijadwalkan berlangsung beberapa hari ke depan, sebelum ditetapkan menjadi qanun daerah.(*)