Aceh Utara Defisit Anggaran Capai Rp 23 Miliar pada 2026, Ekses Pemotongan Dana Transfer ke Daerah

“Fokus kita tetap pada kesejahteraan masyarakat, meski ruang fiskal semakin terbatas,” ujar Murtala menegaskan.

Baca juga: Bobol Toko Grosir Senilai Ratusan Juta di Aceh Utara, Polisi Bekuk Komplotan Pencuri Lintas Provinsi

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, menuturkan bahwa penyampaian Rancangan Qanun (Raqan) APBK 2026 merupakan bagian dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyerahkan rancangan APBK paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir.

Menurut Arafat, kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjamin proses pembahasan berjalan efektif dan transparan.

Ia menambahkan bahwa Pemkab dan DPRK Aceh Utara sebelumnya telah merampungkan KUA-PPAS 2026 serta menandatangani nota kesepakatan pada Oktober lalu sebagai dasar penyusunan anggaran.

Baca juga: Ini 27 Peserta Kafilah Aceh Utara yang Berhasil Raih Juara dalam MTQ Aceh Tahun 2025

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus dijaga agar kebijakan fiskal tetap disiplin dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Pada akhir rapat, Sekda Aceh Utara menyerahkan Buku Rancangan Qanun APBK 2026 dan draf Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK kepada pimpinan DPRK untuk dibahas lebih lanjut.

Proses ini menjadi awal pembahasan mendetail terhadap arah dan kebijakan fiskal Aceh Utara di tengah kondisi keuangan yang kian menantang.(*)

Baca juga: Harga Emas di Aceh Bergerak Bervariasi, Banda Aceh Turun Tipis, Aceh Tamiang Justru Melonjak Tajam