Dugaan Pemalsuan Data PPPK BPS Aceh Timur, 2 Pegawai Terdepak, Nama & Masa Kerja Diklaim Orang Lain

"Ini jelas pemalsuan data. Kami yang bekerja dan mengabdi di sana, tetapi nama orang lain yang dimasukkan, dan pengalaman kerja kami itu juga diklaim milik mereka,” tutur dia. 

“Bahkan, surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Kepala BPS Aceh Timur," ungkap korban lainnya.

Korban juga menyoroti kebingungan informasi terkait penerimaan PPPK tahap dua.

Baca juga: Tak Pernah Tamat Kuliah, Megawati: Gelar Saya Banyak, Tapi Tak Ada Pemalsuan Dokumen

Mereka mengaku sempat menanyakan perihal rekrutmen kepada Kepala BPS yaitu Nurmanuddin. 

Namun dijawab tidak ada pemberitahuan dari provinsi.

Karena khawatir dengan masa depan pekerjaannya, di usia yang sudah menginjak 30 tahun, mereka memutuskan untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Namun di tengah perjalanan mengikuti tahapan CPNS, tiba-tiba mereka mendengar adanya perekrutan PPPK tahap dua.

"Kami sempat syok, ketika kami sudah mendaftarkan CPNS, tiba-tiba kami dengar ada perekrutan PPPK tahap dua,” ungkap korban.

“Di situ katanya jika sudah mendaftar, CPNS kami tidak boleh lagi ikut PPPK," paparnya.

Situasi tersebut membuat posisi mereka di kantor menjadi kosong.

Baca juga: 7.343 PPPK Paruh Waktu di Pidie Tunggu NIP, Ini Jadwalnya Penjelasan BKPSDM

Saat itulah nama orang lain, yang salah satunya bahkan bukan warga Aceh Timur, dimasukkan untuk mengisi posisi tersebut melalui jalur PPPK.

Para korban mengaku sempat memprotes dan meminta kejelasan dari Kepala BPS. 

Namun, jawaban yang mereka terima tidak memuaskan.

"Kami sempat protes dan meminta pandangan dan jawaban kepada Pak Kepala,” ceritanya.

“Namun, ia (Pak Kepala) bilang setelah dibicarakan dengan provinsi, tidak ada cara lain," tutur korban.

Upaya Konfirmasi

Sementara itu, Wartawan Serambinews.com, Maulidi Alfata sudah mencoba melakukan konfirmasi terkait dugaan pemalsuan data tersebut kepada Kepala BPS Aceh Timur, Nurmanuddin.

Namun sampai berita ini ditayangkan, belum ada jawaban dan balasan dari pihak BPS Aceh Timur maupun Nurmanuddin.(*)