Good Governance di Era Digital: FISIP UIN Ar-Raniry Kupas Tantangan “Kuburan Digital”

SERAMBINEWS.COM, Banda Aceh - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry menggelar kuliah umum bertema “Good Governance di Era Digital” pada Rabu (19/11/2025) dengan menghadirkan pakar administrasi publik nasional, Prof. Misbah Zulfa Elizabeth, sebagai pembicara utama.

Acara tersebut berlangsung di aula utama kampus setempat dan diikuti ratusan mahasiswa serta dosen.

Dalam paparannya, Prof. Misbah menyampaikan bahwa konsep good governance saat ini menghadapi tantangan serius di tengah derasnya perkembangan teknologi digital.

Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan modern tidak lagi cukup hanya mengandalkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap disrupsi digital.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Dr. Muji Mulia, M.Ag menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, dosen, staf, dan mahasiswa yang telah menunjukkan komitmen kolektif untuk memahami serta dapat menerapkan dalam dunia kerja, tata kelola pemerintahan yang lebih baik bukan lagi isu futuristik, melainkan realitas yang menuntut adanya respons strategis segera, di mana tantangannya tidak hanya terletak pada adopsi teknologi, tetapi pada integritas sistem, perubahan mindset birokrasi, dan inklusivitas pelayanan publik.

Baca juga: 6 Waktu Terburuk Menasihati Anak Perempuan Menurut dr Aisah Dahlan, Kapan Sebaiknya?

Muji melanjutkan, melalui kuliah umum ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry dapat  berperan sebagai laboratorium ide, tempat kita menguji konsep dan merumuskan strategi adaptif untuk implementasi smart governance.

Kita berharap diskusi yang mendalam dapat menghasilkan analisis tajam, strategi praktis, dan rekomendasi kebijakan yang menjembatani jurang antara inovasi teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam orasinya Prof Misbah menyampaikan birokrasi Indonesia seringkali terjebak pada Fetisisme Aplikasi atau Berhala Digital, di mana reformasi birokrasi disamakan dengan aksi Beli Barang (komputer, server, aplikasi).

Fenomena ini melahirkan ribuan aplikasi yang menjadi kuburan digital tidak dipakai, server mati, dan data tidak terintegrasi sebuah mentalitas proyek yang hanya mengutamakan penyerapan anggaran. 

Masalah fundamental kedua terletak pada Digitalisasi Rasa Manual, di mana Pola Tingkah Laku birokrasi masih mempertahankan ritual feodal. 

Meskipun dokumen sudah dikirim secara digital, staf masih diminta mencetak untuk meminta tanda tangan basah, yang kemudian di-scan lagi. Hal ini didorong oleh keyakinan terdalam (Basic Assumptions) atau Mentalitas Priyayi, yaitu merasa sebagai pejabat yang harus dilayani, bukan melayani rakyat (Khadimul Ummah).

Digitalisasi dibenci karena transparansi yang ditawarkannya menghilangkan hak istimewa (privilege) dan menutup celah Jalur Orang Dalam yang dipicu oleh mentalitas menerabas.
 
Untuk mengatasi hambatan ini, lebih lanjut Prof. Misbah menawarkan strategi yang fokus pada transformasi budaya. Solusinya bukan hanya mengganti mesin ketik dengan komputer.

Baca juga: VIRAL Tren Manusia Tikus di China, Gen frustrasi Menyebar Secara Global, Sudah Masuk Indonesia?

Pemerintah wajib melakukan Moratorium pembuatan aplikasi baru dan fokus pada Interoperabilitas atau integrasi data melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebab reformasi sejati adalah soal seberapa nyambung datanya, bukan seberapa canggih komputernya.

Selain itu, Re-engineering Proses Kerja harus dilakukan dengan memangkas prosedur rumit sebelum didigitalkan, serta melegalisasi Tanda Tangan Digital untuk menghentikan kebiasaan cap basah. Kunci utama adalah Integritas dan Amanah, tanpa nilai-nilai tersebut, Prof. Misbah mengingatkan, aplikasi secanggih apa pun akan diakali. 

Prof. Misbah  menutup paparannya dengan mendorong Civitas Academica FISIP UIN Ar-Raniry untuk menjadi Agent of Change dan pengawas kritis agar birokrasi tetap berada di rel Good Governance.