BERITA POPULER - Maskapai SAM Airlines Segera Mengudara, Mualem Soroti Gangguan Listrik PLN

Proses pelantikan tersebut berlangsung pada Senin (17/11/2025).

Jumlah pejabat eselon II, III, dan IV, dilantik mencapai 34 orang. 

Dari jumlah tersebut, 16 pejabat mendapat jabatan baru.

Sementara 18 pejabat kembali dilantik pada jabatan yang sama.

Pelantikan ini dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Baca selengkapnya.

Baca juga: Wabup Aceh Timur Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Angin Kencang

5. Pengalihan Aceh Hebat 1 ke Krueng Geukuh-Penang Bisa Hambat Roda Ekonomi di Simeulue

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir Iskandar meminta Pemerintah Aceh membatalkan wacana pengalihan sementara Kapal Aceh Hebat I yang kini melayani rute Calang-Sinabang, ke Pelabuhan Krueng Geukuh-Penang.

Ia menolak keras wacana tersebut. Pernyataan itu diontarkan menyikapi pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir terkait penggunaan kapal Aceh Hebat 1 untuk alternatif awal pembukaan pelayaran Krueng Geukuh-Penang. 

“Dengan wacana yang disampaikan Sekda Aceh tentu ini melukai hati masyarakat Simeulue,” kata Iskandar kepada Serambi, Minggu (16/11/2025).

Menurutnya wacana tersebut akan mengganggu roda transportasi ke Kabupaten Simeulue yang merupakan salah satu pulau terisolir di Aceh. 

Pasalnya, Aceh Hebat 1 merupakan satu-satunya roda transportasi kapal yang berukuran besar ke Simeulue

Kapal tersebut selain digunakan masyarakat untuk menyeberang, juga berperan penting dalam mengangkut kebutuhan pokok bagi masyarakat Simeulue.

“Yang hari ini saja rutenya dua kali dalam seminggu, masih banyak kendaraan yang mengangtri di pelabuhan. Apalagi ditarik atau dialihkan untuk menjadi alternatif penyeberangan ke Penang,” ujarnya.

Baca selengkapnya.

6. Soal 'Sedikit-sedikit Helsinki', Benny K Harman: Persoalan Aceh bukan hanya Dana Otsus

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman menyatakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam kaitannya perpanjangan dana Otsus Aceh pada Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan tiga kementerian yang terkait dengan proses revisi UUPA, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025) kemarin.