BERITA POPULER - Maskapai SAM Airlines Segera Mengudara, Mualem Soroti Gangguan Listrik PLN

Dalam rapat tersebut ia diapit TA Khalid, M Nasir Djamil (PKS), dan Muslim Ayub (Nasdem). 

“Yang kita perjuangkan bukan hanya soal menambah dana Otsus, tidak. Kalau itu kami menolak. Maksudnya tidak hanya itu,” kata Benny dikutip Serambinews.com dari TVR Parlemen.

Benny mengatakan hal itu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bukannya tidak setuju, Benny malah menegaskan mendukung penuh untuk memperpanjang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

“Tetapi tidak cukup sampai di situ. Persoalan Aceh bukan hanya dana (Otsus) Aceh. Ini penting saya sampaikan agar tidak ada salah paham. Saya mohon kita semua sepakat bahwa UU Aceh ini untuk mewujudkan damai Aceh untuk rakyat Aceh,” tegasnya.

Sebelumnya, pernyataan Benny pada rapat bersama baleg DPR RI sendiri menuai sorotan publik, khususnya Aceh.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Penyusunan RUU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada, Rabu (12/11/2025) lalu, Benny K. Harman menyoroti akuntabilitas penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam dua dekade terakhir. 

Baca selengkapnya.

Baca juga: Tari Saman Jadi Simbol Persatuan, Pemkab Gayo Lues Ajak Generasi Muda Lestarikan Warisan Dunia Itu

7. 7.343 PPPK Paruh Waktu di Pidie Tunggu NIP, Ini Jadwalnya Penjelasan BKPSDM

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pidie telah mengusulkan sekitar 7.343 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu, untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai atau NIP. 

PPPK Paruh Waktu yang diusulkan NIP itu, saat ini telah dilengkapi semua berkas sebagai persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Berkas persyaratan itu diupload melalui aplikasi oleh non Aparatur Sipil Negara atau ASN. 

"Saat ini, kita masih menunggu NIP terhadap 7.343 PPPK Paruh Waktu Pidie. 

Semua persyaratan PPPK Paruh Waktu telah lengkap," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbet Daya Manusia atau BKPSDM Pidie, Mulyadi Nurdin Lc MH, kepada Serambinews.com, Senin (17/11/2025).

Baca juga: KUA-PPAS 2026 Pidie Capai Rp 2,131 Triliun, Ini Besaran Gaji PNS, PPPK & Dewan

Ia menjelaskan, semua berkas telah lengkap dan telah disetujui Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, untuk menuju NIP pengangkatan PPPK Paruh Waktu. 

Baca selengkapnya.

8. Mualem Soroti Gangguan Listrik PLN, Sering Mati Lampu Ganggu Investasi dan Barang Elektronik Rusak

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyoroti kasus pemadaman listrik berkepanjangan yang kerap terjadi di Aceh. 

Ia menyebut, penyaluran listrik yang kerap bermasalah itu bakal berdampak pada sektor investasi di Aceh. 

Untuk itu, Mualem meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar serius melayani kebutuhan masyarakat, karena pada dasarnya kondisi listrik Aceh mengalami surplus hingga 399 megawatt.

“Pastilah, mengganggu investasi. Merusak barang elektronik di rumah, itu menjadi suatu beban juga,” kata Mualem, usai melantik Ketua dan Anggota Badan Baitul Mal Aceh (BMA) periode 2025–2030 di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Senin (17/11/2025) malam.

Kendati demikian, Mualem mengimbau masyarakat Aceh agar dapat memaklumi saat kondisi listrik di Aceh mengalami gangguan. 

“Biasalah itu, trafo kita belum otomatis. Kita harus maklum dan juga PLN harus betul-betul serius melayani masyarakat. Karena kita lihat listrik kita surplus,” ungkapnya.

Baca selengkapnya.

Baca juga: Kota Subulussalam Diguyur Hujan, Berangkat Kerja Sedia Payung dan Jas Hujan

9. SAM Airlines Segera Mengudara, Tahap Pengurusan izin, Akan Layani Penerbangan Umrah Aceh-Arab Saudi

Maskapai Serambi Aceh Mekkah (SAM) Airlines akan segera mengudara di langit Aceh.

SAM Airlines ditargetkan bisa menghubungkan Aceh dengan Jeddah/Madinah, Arab Saudi untuk melayani penerbangan umrah.

Maskapai ini dijadwalkan dapat beroperasi pada awal tahun depan.

Sejumlah investor sudah berkolaborasi mendirikan perusahaan penerbangan SAM Airlines untuk mendukung penerbangan umrah langsung dari Aceh.

Pada Sabtu (22/11/2025), bertempat di Pendopo Gubernur Aceh, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, bersama para investor, dan pengusaha travel, melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan penerbangan itu.

“Pertemuan hari ini, kami ada beberapa pemain (investor dan pelaku travel), bisa dikatakan begitu," kata Gubernur Aceh.

"Pesawat ini akan melayani penerbangan haji dan umrah, untuk terbang ke Arab Saudi, yaitu Jeddah. Saat ini, kita kumpulkan jamaah dulu,” ujar Mualem.

Mualem menekankan, saat ini sudah ada para investor yang akan menjalankan maskapai itu.

Baca selengkapnya.

10. Ayahwa Tunjuk Kadisdikbud Aceh Utara Jadi Plt Sekda, A Murtala Staf Ahli

Bupati Aceh Utara resmi menunjuk Jamaluddin, MPd yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda)setempat.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821/2025, yang ditetapkan pada 17 November 2025, di Lhoksukon.

Penunjukan Jamaluddin berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021, tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

Selain itu, keputusan ini juga merujuk pada Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 821.2-234/1224/2025, tanggal 14 November 2025.

Bupati Aceh Utara menetapkan bahwa Dr A Murtala, MSi, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), dimutasikan ke jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik terhitung sejak 17 November 2025.

“Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pemerintah daerah menunjuk Jamaluddin sebagai pejabat yang melaksanakan tugas Sekda,” ujar Ayahwa--sapaan Bupati Aceh Utara.

Baca selengkapnya.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI