Webinar 16 HAKTP 2025 Soroti Ancaman Kekerasan Digital Bagi Perempuan

Ringkasan Berita:

• Webinar 16 HAKTP 2025 menyoroti ancaman kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang semakin marak.
• Flower Aceh bersama berbagai organisasi menekankan pentingnya kolaborasi, literasi digital, dan tanggung jawab negara serta platform. 
• Keamanan digital ditegaskan sebagai hak asasi manusia agar perempuan dan kelompok rentan dapat berpartisipasi bebas di ruang online.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dalam rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2025, sejumlah organisasi perempuan dan lembaga mitra menyelenggarakan webinar bertema “Keamanan Cyber bagi Perempuan: Melindungi Ruang Digital dari Kekerasan Berbasis Gender” pada Selasa, 25 November 2025.

Kegiatan ini digagas oleh Flower Aceh bersama Komnas Perempuan, Universitas Binus, Islamic Relief Indonesia, Komisi Kesetaraan KSBSI, Balai Syura, KontraS Aceh, Sekolah HAM Perempuan, FORHATI Aceh, Forum Anak Tanah Rencong, FAMM wilayah Sumatera, serta Lentera Habibi.

Tujuannya adalah memperkuat kesadaran publik mengenai ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin marak dan mengancam ruang aman perempuan di Aceh maupun Indonesia.

Hendra Lesmana, Koordinator Divisi Kajian, Publikasi, dan Pendidikan Flower Aceh menegaskan, bahwa perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi perempuan untuk belajar, bekerja, dan berkarya.

Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan ancaman serius berupa:

• Doxing (penyebaran data pribadi tanpa izin)
• Konten intim nonkonsensual
• Peretasan akun pribadi
• Ancaman dan intimidasi digital
• Ujaran kebencian berbasis gender

Baca juga: Aceh Utara belum Miliki Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 

Semua bentuk kekerasan ini berdampak langsung pada mental, keselamatan, dan ruang gerak perempuan.

Azharul Husna, Koordinator KontraS Aceh mengingatkan, bahwa kekerasan terhadap perempuan kini bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

“Dulu perempuan menghadapi kekerasan struktural akibat konflik bersenjata. Hari ini, mereka menghadapinya kembali di jalanan, juga di layar ponsel mereka,” tutur Husna.

“Perempuan tidak boleh terus dibebani tanggung jawab individu untuk melindungi diri dari ancaman siber. Negara harus hadir!” tegasnya.

Ika Dyah AR, Dosen Universitas Binus menekankan, bahwa kekerasan digital meninggalkan luka yang sering kali tidak kasat mata.

“Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya memar yang terlihat, melainkan juga luka tersembunyi di balik layar. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat inspirasi justru berubah menjadi medan baru kekerasan,” papar dia.

Baca juga: Kementerian PPPA Tingkatkan Edukasi Terkait Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh

“Negara dan platform digital wajib memastikan ruang online yang aman, adil, dan bebas intimidasi,” ujarnya.

Ernawati, Koordinator Pengorganisasian Masyarakat Flower Aceh menambahkan, bahwa ruang digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.