KPK Ungkap THR dari Uang Pemerasan Bupati Cilacap Akan Diterima Forkopimda dan Petinggi Kepolisian
Untuk menghindari potensi konflik kepentingan, proses pemeriksaan kemudian dipindahkan ke wilayah Banyumas.
SERAMBINEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan bahwa sebagian dana hasil pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, rencananya akan dibagikan sebagai tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Salah satu pihak yang disebut akan menerima dana tersebut adalah Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adhy Buono.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa aparat kepolisian di wilayah tersebut termasuk dalam jajaran Forkopimda yang direncanakan menerima pembagian dana.
Hal ini juga menjadi alasan KPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang ditangkap di Polresta Cilacap.
Untuk menghindari potensi konflik kepentingan, proses pemeriksaan kemudian dipindahkan ke wilayah Banyumas.
Menurut Asep, Syamsul Auliya diduga menyiapkan pembagian dana dengan nominal yang berbeda bagi setiap anggota Forkopimda.
Besaran yang disebutkan bervariasi, mulai dari Rp20 juta hingga Rp100 juta per orang.
Dana yang berhasil dikumpulkan dari praktik tersebut hingga saat operasi tangkap tangan dilakukan diperkirakan mencapai sekitar Rp610 juta.
Baca juga: Jika Tak Setor Uang THR ke Bupati, Pejabat Cilacap Diancam Mutasi
Uang tersebut diketahui disimpan dalam beberapa tas hadiah berwarna putih.
KPK menyebut ada sekitar enam goodie bag yang berisi uang hasil pengumpulan dari sejumlah pihak di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam penyelidikan KPK, Syamsul Auliya diduga menargetkan pengumpulan dana hingga Rp750 juta.
Dari jumlah itu, sekitar Rp515 juta direncanakan untuk dibagikan sebagai THR kepada anggota Forkopimda Kabupaten Cilacap, sementara sisanya diduga untuk kepentingan pribadi.
KPK juga mengungkap bahwa pengumpulan dana tersebut memiliki batas waktu tertentu.
Dana itu ditargetkan sudah terkumpul sebelum masa libur Lebaran, dengan tenggat pada 13 Maret 2026.
Penetapan batas waktu tersebut berkaitan dengan rencana pembagian dana sebelum dimulainya cuti bersama.
| Kasus Suap Proyek Pemkab Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Fee Rp16 Miliar ke Oknum Polisi |
|
|---|
| KPK Bongkar Modus Mengerikan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Peras Anak Buah, Targetkan Rp 5 Miliar |
|
|---|
| Sosok Haji Her, Crazy Rich Madura Diperiksa KPK Terkait Kasus Bea Cukai, Disambut Haru Ribuan Petani |
|
|---|
| Profil Bupati Tulungagung yang Jadi Tersangka KPK: Dari Juragan Toko Bangunan ke Kasus Rp2,7 M |
|
|---|
| Ditahan KPK, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Akui dan Sampaikan Permintaan Maaf |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Bupati-Cilacap-Syamsul-Auliya-Rachman-saat-digiring-ke-mobil-tahanan-KPK.jpg)