DPR Desak BGN Buka-bukaan Soal Pengadaan Motor Listrik Rp1,39 Triliun

Ringkasan Berita:

• Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan dari DPR RI.
• Anggota Komisi IX, Pulung Agustanto, meminta BGN segera memberikan klarifikasi terbuka terkait proyek tersebut.
• Pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diketahui menelan anggaran hingga Rp1,39 triliun.
• Yang menjadi sorotan, anggaran berasal dari tahun 2025, sementara penyerahan unit baru dilakukan pada Mei 2026.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan dari DPR RI.

Anggota Komisi IX, Pulung Agustanto, meminta BGN segera memberikan klarifikasi terbuka terkait proyek tersebut.

Pengadaan sekitar 21 ribu unit motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diketahui menelan anggaran hingga Rp1,39 triliun.

Yang menjadi sorotan, anggaran berasal dari tahun 2025, sementara penyerahan unit baru dilakukan pada Mei 2026.

Pulung menilai terdapat ketidaksinkronan informasi antara BGN dan Kementerian Keuangan.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, disebut telah mencoret rencana pengadaan tersebut, namun program tetap berjalan.

“Perbedaan informasi ini harus diluruskan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Pulung, Minggu (12/4/2026).

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan negara yang baik, terutama di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan.

Selain itu, muncul dugaan bahwa harga motor listrik yang dibeli lebih tinggi dibandingkan produk sejenis di pasaran, yang berpotensi merugikan negara.

Baca juga: Kepala BGN Pastikan Motor Listrik untuk SPPG Dibeli di Bawah Harga Pasar: Satu Unit Rp 42 Juta

DPR: BGN Tak Pernah Lapor

Sorotan juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris.

Ia menyatakan BGN tidak pernah melaporkan rencana pengadaan tersebut kepada DPR.

Menurut Charles, jika rencana itu dibahas sebelumnya, DPR kemungkinan besar akan menolak.