DPR Desak BGN Buka-bukaan Soal Pengadaan Motor Listrik Rp1,39 Triliun

“Tidak pernah ada konsultasi. Kalau disampaikan, pasti kami tolak,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kejanggalan lain, termasuk informasi terkait distributor dan fasilitas produksi motor listrik yang dinilai belum siap sepenuhnya.

Komisi IX pun berencana memanggil BGN dalam rapat pada Senin (13/4/2026) untuk meminta penjelasan langsung.

Baca juga: Anggaran BGN Disorot: Rp1,2 T untuk Motor Listrik, Kaos Kaki Rp6,9 M, Dana Makan Justru Paling Minim

 
BGN: Sudah Direncanakan dan Transparan

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah bahwa pengadaan tersebut dilakukan secara mendadak. Ia menegaskan program ini sudah dirancang sejak tahun anggaran 2025.

Menurut Dadan, proses pengadaan telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025, dengan sistem pembayaran bertahap.

Hingga Maret 2026, realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari total kontrak 25.644 unit.

Sisa dana yang tidak terpakai telah dikembalikan ke kas negara.

Dadan juga menyebut motor listrik tersebut merupakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen lokal (TKDN) mencapai 48,5 persen, dan diproduksi di Citeureup, Jawa Barat.

Saat ini, seluruh unit masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan secara bertahap.

“Kami pastikan seluruh proses berjalan tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Dadan.

Baca juga: BMKG Prediksi, Ada Udara Kabur di Lima Kecamatan Aceh Singkil

Baca juga: AS Tuduh China Kirim Senjata ke Iran di Tengah Gencatan Senjata, Trump Beri Peringatan Keras

Sudah tayang di Tribunnewsw.com