Baleg DPR Bahas Migas dan Pajak Aceh, DPRA Ikut Beri Masukan

3 isu krusial yang belum disepakati

1. Pengelolaan bersama migas dan ZEE (Pasal 160).
2. Pembagian seluruh sektor pajak dan nonpajak (Pasal 251A).
3. Pemaknaan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Pasal 270).

Mualem Minta Percepat Anggaran Rehab Rekon 

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026–2028 guna mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana. Permintaan itu disampaikan Mualem dalam rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senin (25/5/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR, Ir Dody Hanggodo, dan para Menteri terkait lainnya.

Dari Pemerintah Aceh hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Asisten II Setda Aceh, SKPA serta Ka. Biro Terkait.

Gubernur Aceh Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat atas dukungan dalam penanganan bencana di Aceh.

Selain meminta percepatan anggaran rehab rekon, Mualem juga melaporkan bahwa pemulihan infrastruktur di Aceh terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi, sementara 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi telah kembali operasional. Untuk jembatan yang terdampak, penanganan dilakukan melalui pemasangan jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis.

Pada sektor hunian, Mualem menyebut pembangunan hunian sementara (huntara) telah dihuni masyarakat mencapai 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit. Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat melalui dukungan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Tzu Chi, dan Kementerian PKP.

Ia juga menjelaskan penanganan sektor sumber daya air meski menunjukkan perkembangan masih harus terus dikejar.  Terutama penanganan sungai yang dangkal oleh lumpur bencana yang perlu dikeruk guna mencegah terjadinya banjir berulang apa bila hujan lebat. Terkait irigasi, bendung, muara, serta penyediaan air bersih, termasuk juga dukungan rehabilitasi tanggul dan jaringan irigasi akan terus dipacu melalui berbagai skema termasuk tambahan transfer ke daerah. 

Di sektor pertanian, Mualem menyampaikan rehabilitasi sawah terdampak telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari total target 35 ribu hektare. Sementara untuk bantuan kepada masyarakat, menurut Mualem, realisasi bantuan sosial, bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), serta stimulan ekonomi telah mencapai sekitar 98,5 persen. Program tersebut juga mencakup dukungan pemulihan ekonomi dan layanan psikososial bagi masyarakat terdampak.

Mualem turut menyampaikan bahwa kegiatan tambahan transfer ke daerah (TKD) terus dijalankan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor jalan, hunian tetap, irigasi, pertanian, sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Mualem juga menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan perpanjangan masa transisi darurat di Aceh. Hal itu dilakukan karena masih terdapat kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya tertangani, termasuk hunian sementara dan penyelesaian pekerjaan darurat. 

Meskipun demikian, Mualem menilai masa transisi yang terlalu panjang berpotensi menunda rehabilitasi dan rekonstruksi, memperlambat pemulihan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan biaya huntara, jadup, logistik, dan dukungan dasar lainnya. 

"Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan," pungkas Mualem.(sak)