Viral di Medsos! 17+8 Tuntutan Rakyat yang Diumumkan Jerome Polin dan Salsa Erwin, Begini Isinya

SERAMBINEWS.COM - Aksi unjuk rasa yang meletup sejak akhir bulan Agustus kini berubah menjadi gelombang tuntutan rakyat yang lebih terorganisir.

Sebuah daftar berisi 25 poin tuntutan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial, dengan batas waktu pemenuhan dalam 7 hari dan 1 tahun ke depan.

Tuntutan ini diberi nama "17+8 Tuntutan Rakyat", disusun berdasarkan suara jutaan masyarakat, hasil diskusi publik di media sosial, hingga pernyataan resmi dari berbagai organisasi masyarakat sipil.

Salah satu pemicu utamanya adalah kenaikan tunjangan DPR RI yang dianggap tidak etis di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.

Namun aksi protes kian meluas setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, meninggal dunia usai terlindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi demo di Jakarta.

Insiden ini memicu kemarahan nasional dan mendorong munculnya seruan reformasi dari berbagai kalangan.

Baca juga: Puan Maharani Takziah ke Rumah Affan Kurniawan, Peluk Ibu Korban Sambil Menangis

17+8 Tuntutan Rakyat

Salah satu unggahan paling viral datang dari Jerome Polin, influencer pendidikan dengan jutaan pengikut, yang menuliskan:

“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan: 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar.” Tulis Jerome Polin dalam unggahannya bersamas Salsa Erwina.

Daftar tuntutan rakyat tersebut merupakan hasil rangkuman dari berbagai aspirasi yang berkembang di media sosial.

Salah satu inisiator penyusunan tuntutan ini adalah influencer Salsa Erwina Hutagalung, yang turut merangkum suara publik dari berbagai kanal digital.

Tuntutan ini disusun melalui proses kurasi dari beragam sumber, termasuk:

• Komentar dan polling di akun influencer seperti @jeromepolin, @salsaer, dan @cherylmarella
• Desakan 211 organisasi masyarakat sipil melalui YLBHI
• Siaran pers dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
• Pernyataan sikap ikatan mahasiswa magister kenotariatan UI
•  Pernyataan sikap center for environmental law & clinmate justice universitas Indonesia
•  Tuntunan demo buruh 28 agustus 2025
•  Tuntunan demo buruh 28 agustus 2025
• 12 tuntutan rakyat menuju reformasi transparansi dan keadilan oleh reformasi Indonesia di change,org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan.

Baca juga: VIDEO - Jerome Polin GERAM Pimpinan DPR Ngeluh Tunjangan Beras cuma Rp 12 Juta Saja

17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)

Berikut adalah sejumlah tuntutan rakyat yang ditulis dalam unggahan Jerome Polin bersama Salsa Erwina Hutagalung kepada pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk di dalamnya seruan untuk melakukan reformasi terhadap lembaga DPR RI, dikutip Serambinews, Senin (1/9/2025).

1. Bentuk tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban lainnya selama demontrasi 28- 30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil kembalikan TNI ke barak.
3. Bebaskan semua demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi aksi damai.
4. Adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan, secara transparan.
5. Stop kekerasan oleh kepolisian, dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
7. Publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
8. Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat.
10. Partai harus memberi sanksi ke kader yang bersikap arogan dan tak etis yang memicu kemarahan publik.
11. Umumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis.
12. Anggota DPR wajib berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
13. Tegakkan disiplin internal TNI, agar anggota TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, dan mitra ojol).
16. Cegah PHK massal, dan lindungi pekerja kontrak.
17. Buka dialog langsung dengan serikat buruh soal upah dan outsourcing.

Baca juga: Berani Tantang Debat Ahmad Sahroni Gegara Orang Tolol Sedunia, Ini Sosok Salsa Erwina Hutagalung

8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)

1.Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa, di antaranya pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus dan dipajak APBN

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama dalam tahun ini dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transparan APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memebratkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih detail.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independsi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

Baca juga: Apakah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Masih Terima Gaji Walau Dinonaktifkan Dari Anggota DPR RI?

6. TNI kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dan proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawasan Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berepkspresi. Presiden harus memperkuat Ombdsman serta Kompolnas.

8. 
Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN dan prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

Sebelumnya melansir dari TribunJabar, Dalam pernyataan resmi di Istana, Minggu (31/8), Presiden Prabowo menyatakan:

“Silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan yang baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat dan akan kita tindaklanjuti,” ujar Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Baca juga: Perintah Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Tindak Tegas Penjarah hingga Perusak Fasilitas Umum

Ia juga mengumumkan pembatalan kenaikan tunjangan DPR dan menghentikan kunjungan kerja luar negeri anggota DPR untuk sementara.

Namun, sebagian publik merasa pernyataan ini belum menyentuh akar masalah, terutama soal kekerasan aparat dan ketertutupan elite politik.

(Serambinews.com/Gina Zahrina)