Bukan Dipecat Cuma Dinonaktifkan dari Anggota DPR RI, Apakah Masih Dapat Gaji dan Tunjangan?

Tak hanya ramai dibahas warganet di media sosial, isu ini juga menjadi perhatian para politikus dan pengamat.

Dikutip dari siaran Kompas Petang Kompas TV via YouTube, Minggu (31/8), mantan anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem periode 2014–2019, Zulfan Lindan, serta Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya (Toto), turut memberikan pandangannya.

Menurut Zulfan, keputusan parpol menonaktifkan kadernya belum mencerminkan tindakan tegas.

 “Pertama, itu kan kalau kata-kata nonaktif kan satu saat bisa aktif lagi kan? Jadi sebenarnya (solusinya -red) bukan nonaktif. Kalau perlu dipecat, bukan hanya dari DPR, dari keanggotaan partai. Karena saya kira sudah keterlaluan ya apa yang dilakukan itu, dan efeknya ke mana-mana kan,” ujar Zulfan.

 Ia menyebut penonaktifan hanya dilakukan karena partai ketakutan didemo massa, bukan karena kesadaran penuh.

“Kalau sekedar nonaktif saya kira itu masih ecek-ecek lah ya. Karena partai takut dari ancaman-ancaman massa, kan gitu. Jadi kalau memang mau serius ya diberhentikan betul. Dicabut keanggotaan partainya dulu,” imbuhnya.

Perlu Kesadaran, Bukan Keterpaksaan 

Senada, Yunarto Wijaya menilai istilah “nonaktif” tidak tepat jika hanya dipakai untuk meredam kemarahan publik.

 “Saya merasa seharusnya yang tepat bukan istilah itu (nonaktif -red). Harusnya dimulai dari kesadaran. Kalau hanya sebatas pada meredam kemarahan publik, artinya kan ini keterpaksaan. Artinya kan ini hanya karena kebetulan viral,” ujarnya.

Toto menegaskan, membiarkan kader bermasalah tanpa sanksi tegas berpotensi membahayakan.

“Jadi jangan-jangan partai selama ini sudah tahu kelakuan buruknya beberapa kadernya, beberapa anggotanya, tapi selama tidak viral ya enggak apa-apa. Nah, ini yang berbahaya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Zulfan mengakui lemahnya kontrol partai terhadap kadernya.

 “Saya kira memang selama ini kan kontrol partai terhadap anggotanya itu kan lemah. Artinya, secara kualitatif maupun secara kuantitatif, apalagi kualitatif,” ucapnya.

Meski mengkritisi, Toto tetap mengapresiasi langkah cepat parpol.

Namun, ia menilai perlu ada tindak lanjut yang lebih konkret, termasuk perubahan aturan internal partai agar kejadian serupa tak terulang.