VIRAL Momen SBY Tak Salami dan Lewati Jenderal Listyo di Panggung HUT ke 80 TNI, Ada Apa?

SERAMBINEWS.COM - Sebuah momen menarik perhatian publik terjadi saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10/2025).

Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 Republik Indonesia, tidak menyalami Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menaiki panggung utama upacara.

Rekaman tersebut memperlihatkan SBY mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara. Saat berjalan menuju panggung kehormatan, SBY tampak menyalami sejumlah petinggi TNI yang berdiri berjejer.

SBY terlebih dahulu menyalami Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, lalu Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal M. Tonny Harjono. Namun, ketika tiba di sisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, SBY langsung melangkah maju tanpa memberikan salam.

Ia kemudian menyambut Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita yang berdiri di sebelah kiri Kapolri, seolah-olah melewatkan keberadaan Jenderal Listyo.

Gestur ini sontak menjadi bahan pembicaraan di ruang publik dan media sosial. Banyak yang menafsirkan sikap tersebut sebagai bentuk “dingin” atau “jaga jarak” antara SBY dan Kapolri, meski belum ada penjelasan resmi dari kedua pihak.

Sebagai mantan Presiden RI sekaligus Jenderal TNI (Purn.), kehadiran SBY dalam acara militer sebesar HUT TNI selalu menjadi sorotan.

Namun, momen tak bersalaman ini menimbulkan beragam spekulasi — mulai dari dugaan persoalan etika protokoler hingga kemungkinan adanya dinamika hubungan antarinstansi.

Belum ada keterangan resmi mengenai alasan di balik gestur SBY tersebut.

Momen ini terjadi tepat sebelum SBY menempatkan diri untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto di panggung kehormatan.

Baca juga: Kisah Diaspora Aceh di Bali, Dedi Ramlan Alumnus SMA Sigli yang Kini Jadi Konsultan Kebun Binatang

Karier Listyo Era Presiden SBY 

Ketika SBY berkuasa era 2004-2014, karier Listyo terus menanjak. 

Kariernya dari perwira menengah terus melejit dari komisaris polisi hingga komisaris besar polisi. 

Pada tahun 2005, Listyo menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat (2005)

Kemudian, berturut yakni Kabag Dalpers Ropers Polda Metro Jaya, Kapolres Pati (2009), Kapolres Sukoharjo (2010), Wakapolrestabes Semarang, Kapolres Kota Surakarta (2011)

Kemudian, Kasubdit II Dirtipidum Bareskrim Polri (2012) dan Dirreskrimum Polda Sultra (2013). 

Era Jokowi

Setelah mendampingi Presiden, Listyo Sigit secara berturut-turut memegang jabatan-jabatan strategis: Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Puncak kariernya tiba pada 27 Januari 2021 ketika ia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri. 

Saat menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit berhasil mengungkap beberapa kasus kakap yang menyita perhatian publik, termasuk penangkapan buronan penyiram air keras Novel Baswedan, buronan kasus Bank Bali Maria Lumowa, dan buronan Djoko Tjandra.

Namun, penanganan kasus ini juga diwarnai kerumitan dan sorotan tajam:

Keterlibatan Internal Polri: Dalam kasus Novel Baswedan dan Djoko Tjandra, terdapat kejanggalan ketika sejumlah perwira aktif Polri ikut menjadi tersangka.

Kasus Djoko Tjandra, yang menyeret Brigjen Prasetijo Utomo, juga mencuatkan nama Listyo Sigit dalam persidangan oleh Irjen Napoleon Bonaparte.

Kasus Habib Rizieq Shihab (HRS): Bareskrim Polri mengambil alih kasus kerumunan HRS di masa pandemi. 

Baca juga: Rekor Baru! Harga Emas Antam Hari Ini Tembus Langit, Intip Daftar Harga Emas 7 Oktober 2025 Per Gram

Kasus ini menjadi kontroversi dan diperluas sorotan publik setelah terjadinya tragedi terbunuhnya enam anggota FPI di tengah proses pemeriksaan saksi. 

Sebagai Kapolri, Jenderal Listyo Sigit harus menghadapi kasus-kasus besar yang menguji integritas dan kredibilitas institusi.

Di antara kasus-kasus tersebut adalah kasus Pembunuhan Brigadir J: Skandal yang menyeret mantan Kadiv Propam dan perwira-perwira tinggi Polri.

Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan: Bencana kemanusiaan yang menuntut pertanggungjawaban aparat.

Jaringan Narkoba yang Melibatkan Jenderal Aktif: Kasus yang menunjukkan perlunya reformasi internal yang mendalam di tubuh Polri.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-timur