Buntut Bangunan Ambruk Tewaskan Puluhan Santri, Ponpes Al Khoziny Dibangun Ulang Gunakan APBN

Kementerian PU juga membuka layanan hotline bagi masyarakat atau pengelola ponpes yang ingin berkonsultasi terkait keandalan bangunan gedung.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas musibah yang terjadi di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (29/09/2025).

Layanan hotline tersebut dapat diakses melalui nomor telepon 158 pada hari kerja, Senin hingga Jumat pukul 08.30–16.00 WIB, serta WhatsApp Center di 0815 10000 158 dengan memilih menu Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan.

Hotline Kementerian PU ini melayani dua jenis konsultasi utama.

Pertama, konsultasi keandalan bangunan, baik untuk bangunan sederhana (luas di bawah 500 meter persegi dan maksimal dua lantai) maupun bangunan tidak sederhana (luas di atas 500 meter persegi dan lebih dari dua lantai).

Prioritas diberikan bagi ponpes, sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang belum memiliki kemampuan teknis, belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau dibangun tanpa melibatkan tenaga ahli bersertifikat. 

Kedua, konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan, termasuk pendampingan bagi pesantren yang sedang atau akan mengajukan perizinan.

Sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025 Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan ponpes di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Dari total tersebut, sedikitnya 80 ponpes akan dipilih sebagai sampel, baik yang sudah berdiri maupun yang sedang dibangun atau direnovasi.

Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren dengan prioritas tertentu, antara lain bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki risiko tinggi, terdiri atas lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Pemerintah Diminta Subsidi Izin Bangunan Pesantren

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan agar pemerintah menyiapkan program bantuan subsidi bagi pondok pesantren (ponpes) untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG).

Usulan ini disampaikan menyusul insiden ambruknya bangunan tiga lantai di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri.

“Kami tadi sudah berbincang dengan Sekjen Kementerian Agama. Kemungkinan kita akan membuat semacam beban pemerintah untuk memberikan subsidi IMB terhadap pesantren,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senin (6/10/2025).