18 Gubernur Geruduk Purbaya Gegara Pangkas TKD, Mendagri Bereaksi: Daerah Harus Cerdas Cari Duit

 “Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito saat menghadiri acara di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

SERAMBINEWS.COM - Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi menyampaikan protes langsung ke Menkeu Purbaya di Jakarta pada 7 Oktober 2025.

Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Termasuk di antaranya Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf atau Mualem.

Kedatangan mereka guna memprotes terkait pemangkasan TKD yang dinilai terlalu besar: 20–30 persen di tingkat provinsi, bahkan hingga 60–70 % di beberapa kabupaten/kota

Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai mempersulit daerah dalam membiayai gaji dan tunjangan PPPK, pembangunan jalan dan jembatan, hingga program prioritas daerah.

Respons Menkeu Purbaya

Sementara itu, Menkeu Purbaya menyatakan pemotongan bersifat sementara dan akan dievaluasi pertengahan 2026 jika ekonomi membaik.

Baca juga: Diprotes Mualem dan Gubernur Lainnya Gegara Pangkas TKD, Purbaya: Pastikan Penyerapan Anggaran Bagus

Respons Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur tidak langsung resisten, dan menyarankan efisiensi anggaran serta mencari sumber pendapatan alternatif seperti pajak hotel dan parkir.

 Mendagri Tito minta kepala daerah cerdas mencari pendapatan tanpa membebani rakyat, dengan mengoptimalkan pajak hotel, restoran, dan parkir.

Di tengah ketegangan fiskal itu, Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil.

 “Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito saat menghadiri acara di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir.

Ia menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal.

“Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. Mungkin yang customer-nya enggak baca, di bill itu ada pajaknya. Pertanyaannya apakah ini semua akan disampaikan kepada Dispenda daerah? Belum tentu,” kata Tito.

Ia juga menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan.