18 Gubernur Geruduk Purbaya Gegara Pangkas TKD, Mendagri Bereaksi: Daerah Harus Cerdas Cari Duit

 Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan.

“Parkir itu salah satu contoh sumber PAD yang potensinya besar. Kalau dibuat sistem yang baik, kebocoran bisa ditekan dan uangnya masuk ke kas pemerintah daerah, bukan ke oknum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan TKD.

Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji PPPK, dan program prioritas.

“Dengan TKD yang dikirim ke daerah turun cukup drastis, banyak daerah merasakan dampaknya. Ada daerah yang bahkan kesulitan membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP),” kata Ketua APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris.

Menanggapi protes tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional.

Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujar Purbaya di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan bahwa peluang revisi TKD tetap terbuka, namun dengan syarat ketat: penyerapan anggaran daerah harus efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran.

“Kalau itu terpenuhi, tahun depan kita bisa surplus, dan bisa minta ke DPR untuk menambah alokasi TKD,” tegasnya.

Sebagai informasi, alokasi TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 693 triliun, turun dari Rp 919,87 triliun pada tahun sebelumnya.

Pemerintah pusat berharap efisiensi dan transparansi anggaran di daerah bisa menjadi dasar untuk membuka ruang fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.
 
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Purbaya Digeruduk Gubernur usai TKD Dipotong—Mendagri: Cari Duit dari Hotel & Parkir,