Tanggapi Genosida di Gaza, Parlemen Spanyol Sahkan Embargo Senjata Total terhadap Israel

SERAMBINEWS.COM - Parlemen Spanyol secara resmi mengesahkan undang-undang embargo senjata total terhadap Israel, menjadikannya salah satu langkah paling tegas yang diambil negara Eropa dalam menanggapi konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.

Dengan hasil suara tipis 178 berbanding 169, Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui pada Rabu (8/10/2025), dan sekaligus meratifikasi dekrit yang lebih dulu diumumkan oleh Perdana Menteri Pedro Sánchez pada September lalu.

Sebagai anggota Uni Eropa, Spanyol selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling vokal dalam mengkritik kebijakan militer Israel terhadap Palestina.

Dalam konteks konflik Israel–Palestina, Spanyol juga termasuk negara Eropa Barat pertama yang secara resmi mengakui Negara Palestina dan secara konsisten menyerukan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Langkah pengesahan ini dilakukan sebagai respons terhadap serangan israel yang dinilai tidak proporsional terhadap warga sipil Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.

Dalam pembukaan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, “Tanggapan Israel terhadap serangan mengerikan oleh kelompok teroris Hamas pada 7 Oktober 2023 telah berubah menjadi serangan membabi buta terhadap penduduk Palestina yang oleh sebagian besar ahli disebut sebagai genosida," dikutip dari Al-Jazeera.

Baca juga: Jenjang Karier PPPK Paruh Waktu 2025, Apakah Ada Peluang Diangkat ke Jenjang Lebih Tinggi?

Embargo Luas dan Permanen

Undang-undang baru ini secara permanen melarang ekspor dan impor semua peralatan, teknologi militer, serta barang-barang penggunaan ganda ke dan dari Israel. 

Embargo juga mencakup pelarangan masuknya kapal atau pesawat yang membawa bahan bakar atau material dengan potensi penggunaan militer ke pelabuhan dan wilayah udara Spanyol.

Meskipun terdapat pengecualian untuk produk penggunaan ganda jika terbukti menyangkut "kepentingan nasional secara umum", kebijakan ini tetap dilihat sebagai salah satu sanksi paling keras yang pernah diterapkan Spanyol dalam konteks geopolitik internasional.

Menteri Pertahanan Margarita Robles menyebut pengesahan ini sebagai “langkah terakhir dalam proses panjang” yang dimulai sejak hari serangan 7 Oktober 2023. 

Ia menegaskan bahwa Spanyol telah menghentikan penjualan senjata ke Israel sejak hari itu juga.

Proses Politik dan Dukungan Kritis

Pemungutan suara atas undang-undang ini sempat ditunda sehari untuk menghindari bertepatan dengan peringatan serangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel selatan tahun lalu. 

Penundaan itu tidak menghentikan kritik keras dari Israel.

Kedutaan Besar Israel di Madrid menyebut waktu pengesahan ini sebagai tindakan yang "kejam dan tidak manusiawi".

Langkah ini berhasil diloloskan berkat dukungan di menit-menit terakhir dari partai kiri radikal Podemos, yang sebelumnya sempat mengkritik embargo ini sebagai "setengah hati", dikutip dari Anadolu Ajansi.