Daftar 15 Pemda yang Endapkan Uang Terbanyak di Bank, Jakarta Teratas, Menkeu Geram

SERAMBINEWS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa geram usai menemukan 15 pemerintah daerah (pemda) masih membiarkan uang rakyat “nganggur” di bank hingga tembus Rp234 triliun.

Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, disusul Jawa Timur dan Banjarbaru. Padahal, kata Purbaya, rendahnya serapan anggaran membuat ekonomi daerah melambat dan pembangunan tersendat.

Simak daftar lengkap 15 pemda yang masih parkirkan uangnya di bank dan peringatan tegas Menkeu berikut ini.

Mengendapnya uang milik 15 pemerintah daerah (pemda) di bank itu membuat Menkeu Purbaya geram.

Adapun total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. Dia mengatakan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya lantas membeberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun.

Padahal, sambung Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu.

Purbaya menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan. Padahal, dia menuturkan model penyerapan anggaran tersebut bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja.

Baca juga: Banjir Kepung 35 Desa di Aceh Jaya, Speed Boat Angkut WNA Karam di Pulau Banyak

"Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen."

"Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya.

 Tak hanya itu, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025.

Ia tidak ingin ada lagi ada dana yang hanya nganggur dalam bentuk kas dan deposito di bank.

"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," jelasnya.