Aceh Pascabanjir dan Longsor: Krisis Kemanusiaan yang Menuntut Pemulihan Berskala Besar

Oleh: Elly Sufriadi dan Wahdi Azmi*)

BANJIR dan longsor yang melanda Aceh pada akhir 2025 telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang kompleks dan berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya tercermin pada jumlah korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga pada terganggunya sistem penghidupan, layanan dasar, serta struktur sosial masyarakat. 

Bencana ini menyingkap keterbatasan mekanisme respons yang tersedia dan menegaskan kebutuhan akan sebuah instrumen koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat, dan mitra donor dalam kerangka pemulihan jangka menengah.

Lebih dari dua minggu setelah banjir bandang melanda Aceh dan wilayah sekitarnya di Sumatra, kondisi darurat belum sepenuhnya berakhir. Ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian, sementara akses ke banyak wilayah terdampak tetap terbatas akibat rusaknya infrastruktur utama. 

Jembatan runtuh, jalan terputus, serta perubahan alur sungai akibat longsor dan endapan lumpur telah mengisolasi sejumlah komunitas dari layanan dasar seperti pangan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan.

Skala Dampak dan Kerentanan Sosial

Dilihat dari luasan wilayah terdampak dan kompleksitas geografisnya, bencana ini bahkan melampaui cakupan tsunami Aceh 2004. 

Namun, berbeda dengan tsunami yang menghantam kawasan pesisir perkotaan, banjir dan longsor kali ini meluluhlantakkan wilayah pedesaan dan sentra produksi masyarakat. 

Lahan pertanian rusak, perkebunan terendam, ternak hilang, dan rantai pasok pangan terganggu. Dampaknya bukan hanya fisik, tetapi struktural, karena menyentuh fondasi ekonomi rumah tangga dan ketahanan pangan lokal.

Skala bencana Aceh hari ini tidak semata soal statistik korban, melainkan tentang hilangnya kepastian hidup bagi ratusan ribu keluarga yang belum mengetahui kapan dan bagaimana mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal. 

Banyaknya daerah yang masih terisolasi semakin menyulitkan mobilisasi bantuan dan memperpanjang kerentanan masyarakat. 

Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini juga menjadi alarm keras bagi ketahanan pangan dan ketahanan sosial di masa depan, tidak hanya bagi Aceh, tetapi juga bagi kawasan Sumatra dan nasional.

Baca juga: Aceh dan Bencana yang tak Kunjung Diakui

Baca juga: Tak Mampu Tangani Banjir, Warga Terdampak Bencana Kibarkan Bendera Putih

Batasan Sistem Respons Formal

Dalam tata kelola kebencanaan, penetapan status dan mekanisme administratif memiliki implikasi yang sangat nyata. 

Hingga saat ini, absennya penetapan status bencana nasional membatasi aktivasi penuh berbagai instrumen dukungan, termasuk mekanisme keterlibatan internasional. 

Lembaga-lembaga global tidak dapat mengerahkan perangkat daruratnya secara langsung, sementara donor internasional menghadapi hambatan regulatif yang kompleks dalam menyalurkan bantuan.

Kondisi ini tidak mencerminkan kurangnya kepedulian, baik dari pemerintah maupun komunitas global. Sebaliknya, hal ini menunjukkan keterbatasan sistem yang dirancang untuk bekerja dalam kerangka tertentu.