Gajah Aceh: Kebesaran yang Dirampas, Amanah yang Dikhianati

Oleh: M. Shabri Abd. Majid*)

DALAM sejarah Aceh, gajah bukan sekadar tubuh besar yang melintas sunyi di rimba. Ia adalah ayat kebesaran—simbol kekuatan yang beradab, kebijaksanaan yang tenang, dan martabat yang dijunjung tinggi.

Pada masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam, gajah menjadi kendaraan kebesaran istana—tunggangan sultan dalam pawai, diplomasi, dan urusan negara. Di era Sultan Iskandar Muda, Sultan ke-12 Aceh yang memerintah dari 1607 hingga 1636, gajah ditempatkan di jantung peradaban: simbol kuasa, alat logistik, dan mitra strategis kerajaan.

Orang Aceh memanggilnya dengan nama kehormatan—Po Meurah, Tuwan Meurah. Dalam adat, gajah diperlakukan dengan takzim; dalam sejarah, ia berdiri sejajar sebagai mitra manusia—mengangkat beban berat, menarik kayu raksasa, membantu kerja yang tak sanggup dipikul tangan manusia.

Gajah bukan hanya kuat; ia berguna. Dan karena kegunaannya itulah ia dimuliakan. Nilai itu diwariskan lintas zaman. Hingga hari ini, Aceh masih mengakui gajah sebagai bagian dari jati dirinya.

Ia dihadirkan di panggung modern melalui maskot PON XXI Aceh–Sumut tahun 2024: Po Meurah, gajah putih berkopiah meukeutop, simbol kemuliaan dan kebijaksanaan Aceh.

Bahkan di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, tiga ekor gajah dimanfaatkan mengangkut kayu besar sisa banjir bandang akhir Desember 2025—kerja berat yang kembali menegaskan bahwa gajah adalah penolong manusia, bukan ancaman.

Baca juga: Empat Ekor Gajah Dikerahkan Bersihkan Tumpukan Kayu Banjir di Pidie Jaya

Tak berlebihan bila anak-anak di sana lebih hafal nama gajah ketimbang nama pejabat di Republik ini. Simbol itu seolah berkata: inilah jati diri kami—lahir dari harmoni, bukan dominasi.

Namun di luar panggung simbolik itu, nasib gajah Aceh hari ini menyayat hati. Gajah yang dahulu menjadi kendaraan kebesaran sultan kini lebih sering hadir sebagai “masalah”. Ia turun dari hutan bukan untuk menantang manusia, melainkan karena rumahnya dirampas untuk perkebunan sawit.

Hutan ditebang, koridor jelajah diputus, sumber pakan dilenyapkan. Ketika gajah masuk kebun dan permukiman, manusia bereaksi dengan ketakutan dan amarah. Seketika status gajah jatuh: dari simbol kebesaran menjadi ancaman. Kita merawat gambarnya, tetapi mengusir wujud nyatanya—mencintai ikon, menolak kehidupan.

Ironi ini kian telanjang dalam fakta pemberitaan. Sejak Februari 2024 hingga Februari 2026, Serambi Indonesia memberitakan gajah Aceh lebih dari seratus kali. Seratus kali dalam dua tahun adalah isyarat darurat. Hampir semua beritanya bernada sama: konflik, “amukan”, gajah terluka, gajah mati. Jika satu makhluk ciptaan Allah terus-menerus memenuhi halaman berita, itu bukan karena ia gemar mencari masalah, melainkan karena ekosistemnya sedang dihancurkan.

Masalahnya bukan gajah; manusialah yang menciptakan konflik. Media tidak berlebihan—alam sedang mengadukan luka kepada nurani yang kian beku.

Di titik inilah tulisan ini lahir dari kerisauan yang mendalam. Kerisauan karena kita dipaksa bercermin pada kenyataan pahit: kita pandai memuliakan simbol, tetapi lalai menjaga amanah. Kita membanggakan kebesaran Aceh masa lalu, namun abai merawat warisan hidupnya hari ini—warisan yang semestinya dijaga, bukan diperdagangkan.

Padahal Islam telah meletakkan pedoman yang terang. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, bukan perusak yang rakus. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (QS. Al-Baqarah: 30). Khalifah adalah penjaga amanah dan pemelihara keseimbangan.

Namun hari ini, kata “khalifah” kerap kita baca terbalik—seolah-olah ia izin ilahiah untuk menghabiskan bumi. Kita menebang hutan, mengeringkan rawa, mengusir satwa, lalu menamainya pembangunan—seakan nama dapat menghapus dosa.