REPUBLIK “TETAPI”

Reformasi mental pernah digaungkan. “tetapi” praktik korupsi, konflik kepentingan, dan pembenaran yang dibungkus narasi pembangunan tetap bermunculan. Malah yang menggaungkan reformasi mental lebih duluan mendapat gangguan mental. Pendidikan wawasan kebangsaan dirumuskan, “tetapi” sebagian perumusnya justru mencederai nilai itu sendiri.

Keutuhan kebangsaan digerogoti pelan-pelan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ritual kuat, “tetapi” transformasi moral berjalan pelan. Di sinilah paradoks paling sunyi sekaligus paling pedih: kesalehan berhenti pada simbol, sementara penyakit hati menemukan pembenaran.

Cakap “Tetapi” Tak Serupa Bikin

Paradoks terakhir adalah paradoks perilaku—yang paling dekat dan paling menggelisahkan.

Komitmen efisiensi diucap lantang, “tetapi” belanja tak selalu sejalan. Birokrasi semakin gemuk, program strategis jangka panjang untuk mencerdaskan anak bangsa terlupakan.

Lampu sein kanan, “tetapi” beloknya kiri. Mengucap InsyaAllah, “tetapi” hatinya menolak. Dalam rapat sepakat, “tetapi” di luar rapat menyusun rapat lain untuk menolak kesepakatan.

Seorang pemimpin berkata, “cukup satu periode,” “tetapi” menjelang periode berikutnya justru paling awal mendaftar. Bahkan mencari cara mengganjal lawan politiknya.

Mengatakan “tidak”, “tetapi” maksudnya “iya—diam-diam.” Ucapan dan kebijakan berjalan di jalur berbeda. Itulah “cakap tak serupa bikin”.

Prilaku ini bukan hanya milik pemerintah. Ia telah menjadi kebiasaan kolektif. Kita menuntut sistem bersih, “tetapi” memaklumi kompromi kecil. Kita mengecam pelanggaran besar, “tetapi” menoleransi yang kecil. Kita menolak kolusi, “tetapi” mencari cara meloloskan kerabatnya. Cakapnya tegas, “tetapi” lakunya lunak.

Menghapus Koma, Menggantikannya dengan Titik

Indonesia bukan bangsa kecil. Kita kaya sumber daya alam dan manusia. Modalnya lengkap. Yang sering kurang bukan rencana, “tetapi” konsistensi. Kita tidak kekurangan visi dan regulasi, “tetapi”  yang kurang adalah keselarasan antara kata dan laku. Sindiran Republik “Konoha” dan “Wawakanda” lahir bukan karena kita tak mampu, “tetapi” karena terlalu sering berhenti di dokumen, terlalu nyaman di koma, dan jarang sampai pada titik.

Menghapus koma berarti berhenti memberi alasan setelah janji. Menemukan titik berarti menyelesaikan komitmen tanpa “tetapi”. Keluar dari paradoks bukan soal berbicara lebih keras, “tetapi” bekerja lebih selaras: pertumbuhan yang merata, kekayaan yang diolah, demokrasi yang beretika, hukum yang konsisten, religiusitas yang menembus kebijakan, digitalisasi yang mengubah mentalitas, dan komitmen yang dijalankan. Inilah enam paradoks soal tata kelola.

Yang ketujuh soal karakter. Negara bukan hanya sistem yang dirancang, “tetapi” kebiasaan yang dipraktikkan. Kemajuan sejati bukan ketika grafik naik, melainkan ketika kata “tetapi” perlahan menghilang—dan republik berani menutup kalimatnya dengan titik.

*) PENULIS adalah profesor di bidang Ekonomi Islam dan Koordinator Prodi S3 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala (USK). E-mail: mshabri@usk.ac.id.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI