Menjaga Akal Sehat di Tengah Gejolak Energi

*) Oleh: Prof Muhammad Irham

KETIKA konflik bersenjata kembali memanas di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat, pasar energi dunia segera bereaksi.

Harga minyak melonjak, pasar global bergejolak, dan kekhawatiran tentang pasokan energi kembali mencuat.

Setiap eskalasi di kawasan ini selalu memiliki gema yang jauh melampaui medan perang. Ia menjalar ke pelabuhan-pelabuhan dagang, ke jalur distribusi logistik, bahkan hingga ke dapur rumah tangga di berbagai belahan dunia.

Salah satu titik rawan yang selalu menjadi perhatian adalah Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi nadi bagi perdagangan energi global.

Dari selat inilah sebagian besar minyak dunia bergerak menuju pasar internasional. Ketika kawasan ini berada dalam bayang-bayang konflik, pasar energi tidak sekadar merespons fakta, tetapi juga ketakutan. Dan dalam ekonomi modern, ketakutan sering kali bergerak lebih cepat daripada realitas.

Bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia, gejolak harga minyak dunia hampir selalu membawa implikasi ekonomi yang luas. Harga bahan bakar memengaruhi biaya transportasi, logistik, produksi pangan, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam rantai ekonomi yang saling terhubung, energi adalah simpul yang menentukan ritme seluruh sistem.

Namun pengalaman dari berbagai krisis menunjukkan bahwa masalah terbesar sering kali bukan sekadar kelangkaan energi, melainkan kepanikan sosial yang menyertainya.

Ketika publik mulai percaya bahwa pasokan akan langka, respons yang muncul sering kali bersifat refleks dengan menimbun, membeli lebih dari kebutuhan, atau bereaksi berdasarkan rumor. 

Fenomena yang dikenal sebagai panic buying ini dapat dengan cepat mengganggu distribusi yang sebenarnya masih berjalan normal.

Dalam banyak kasus, kepanikan publik lebih dipicu oleh kekosongan informasi daripada kekosongan pasokan.

Di titik inilah peran pemerintah menjadi krusial. Negara tidak hanya bertugas mengelola cadangan energi atau menstabilkan harga melalui kebijakan fiskal. 

Negara juga harus menjaga ketenangan nalar publik. Stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka dalam neraca energi nasional, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengelola krisis.

Bagi Provinsi Aceh, tantangan ini memiliki dimensi yang lebih spesifik. Secara geografis, Aceh berada di ujung barat Indonesia dengan struktur ekonomi yang masih sensitif terhadap perubahan harga energi, terutama pada sektor transportasi dan perikanan.