Kepedulian Bupati Syech Muharram terhadap Aksara Arab Melayu melalui Program ‘Beut Kitab bak Sikula’

RUSYDI, S.Ag., M. Pd., alumnus S-2 PMP UBBG dan Sekcam Peukan Bada, melaporkan dari Aceh Besar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar di bawah kepemimpinan Bupati Syech Muharram dan Wakil Bupati Syukri A Jalil melalui Disdikbud sudah mencanangkan program ‘Beut Kitab bak Sikula’ mulai tahun 2025 pada jenjang SD dan SMP dengan materi ajar aksara Arab Melayu yang saya nukilkan dalam reportase berikut.

Reportase ini menjawab pertanyaan dalam tulisan T. A. Sakti, tokoh alih aksara Balee Tambeh tentang Arab Jawi Siapa Peduli? Tulisan itu pernah dimuat dalam rubrik Jurnalisme Warga Serambi Indonesia tiga tahun lalu, kemudian diperbarui kembali dalam diskusi Grup WhatsApps. Kala itu, T. A. Sakti menulis, “Serempak dengan masuknya agama Islam ke Aceh dan Nusantara, masyarakat di wilayah ini mulai mengenali huruf Arab. Lama-kelamaan dengan penyesuaian seperlunya huruf Arab itu dapat digunakan buat menulis bahasa Melayu, sehingga  aksara itu disebut huruf Arab Melayu.”

Melalui tulisan Arab Melayu inilah selama berabad-abad para pengarang di Aceh dan Asia Tenggara telah menghasilkan beribu-ribu karya tulis mereka yang sekarang dinamakan “manuskrip Arab Melayu”.

Tak diragukan lagi, ulama Aceh-lah yang telah memakai tulisan Arab Melayu secara luas dalam berbagai kitab karangan mereka. Oleh sebab itu, tulisan Arab Melayu mungkin juga telah ditaja pada awalnya oleh para ulama di Aceh.

Dari beberapa kutipan tulisan T.A. Sakti di atas dapat saya simpulkan bahwa tulisan Arab Jawi Melayu mulai dikenal di Nusantara, terutama di Aceh Darussalam, saat masuknya Islam pertama sekali, yaitu di Samudra Pasai.

T. A. Sakti juga menulis, ”Berdasarkan kutipan buku ‘Seratus Tahun Jejak Langkah Haji Agussalim’ dengan jelas dapat kita pahami, betapa seriusnya masalah aksara Jawi, menurut pendapat H. Agussalim, yang pada pokoknya mengatakan bahwa penghapusan mata pelajaran huruf Jawi (bahasa Aceh = harah Jawoe) dalam sistem pendidikan di Indonesia, merupakan bahaya dan bencana bagi kebudayaan bangsa Indonesia.”

“Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa selama zaman penjajahan di Indonesia, merupakan masa penggusuran dan penggayangan besar-besaran terhadap kebudayaan bangsa kita. Dalam rangka menggalakkan kembali pemakaian huruf Arab Melayu di Aceh, Pemda Aceh perlu mewajibkan pengajaran huruf Arab Melayu (huruf Jawi) pada setiap jenjang endidikan, baik di sekolah umum, madrasah, maupun dayah-pesantren. Fasilitas yang memadai perlu disediakan secara tetap setiap tahun anggaran,“ tambah T.A. Sakti.

Berdasarkan kutipan dari tulisan T. A. Sakti di atas, saya coba reportasekan apa yang sudah dilakukan Syech Muharram selaku Bupati Aceh Besar bersama Wakil Bupati Syukri A Jalil dalam rangka peduli, menjaga, dan melestarikan aksara Arab Jawi Melayu.

Visi dan misi Bupati Syech Muharram dan Wabup Syukri A Jalil, yaitu “Terwujudnya Aceh Besar yang bermarwah dan bermartabat dalam bingkai Ahlussunnah wal Jama’ah” di antara misinya adalah meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang pendidikan dan kesehatan.

Untuk mewujudkan visi misi bidang pendidikan. dilaksanakan program ‘Beut Kitab bak Sikula’ (BKBS) untuk jenjang SD dan SMP yang telah diluncurkan sebagai ‘piloting’ sebanyak 23 SD dan 22 SMP pada 28 Juli 2025, di SMPN 1 Darul Imarah oleh Bupati Aceh Besar.

Bupati menyampaikan bahwa peluncuran program yang sangat bersejarah itu dan Aceh Besar memulai langkah besar memperkuat pendidikan agama melalui program BKBS. Ini bukan hanya pelajaran tambahan, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan kita.

Program ini akan menyasar siswa kelas 4, 5, dan 6 SD, serta seluruh jenjang kelas di SMP, dengan jadwal dua kali pertemuan setiap minggu pada jam awal pelajaran.

Program yang dimulai pada Juli 2025 itu terus disempurnakan dengan menambah tenaga pengajar pada tahun 2026 untuk semua sekolah jenjang SD dan SMP.

Disdikbud telah menetapkan 452 pengajar, seperti disampaikan dalam rapat evaluasi dan pelaporan hasil perekrutan pengajar yang dipimpin Bupati Muharram Idris pada 6 Maret 2026 di Gedung Dekranasda Aceh Besar.