Perang dan Damai - Bagian 6, No King: Protes Rakyat AS, Kembali ke Demokrasi Menuju Perdamaian

Oleh: Yunidar Z.A., M.Si., C.L.D.A*)

Perang dalam sejarah peradaban manusia selalu meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. 

Konflik kekerasan perang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghancurkan ekonomi, budaya, sosial lingkungan hidup, serta mengoyak nilai-nilai kemanusiaan. 

Dalam perspektif hubungan internasional modern, perang bukan lagi sekadar instrumen politik, melainkan kegagalan kolektif umat manusia dalam mengelola konflik secara damai.

Baca juga: Perang dan Damai - Bagian 5, Kampanye Penghentian Perang Menuju Perdamaian

Suatu keniscayaan kini masyarakat internasional semakin menunjukkan sikap aktif penolakan terhadap kekerasan dan perang yang dapat menghancurkan peradaban umat manusia.

Gelombang penolakan tersebut tampak nyata dalam dinamika politik global, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan berbagai negara di Eropa juga di belahan dunia lainnya. 

Jutaan warga AS turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang membawa pesan kuat: “No King.” 

Slogan ini bukan sekadar kritik simbolik, melainkan pernyataan tegas bahwa dalam sistem demokrasi tidak ada ruang bagi kekuasaan absolut yang bertindak sepihak layaknya raja. 

Cinta Damai dan Tolak Perang

Rakyat AS mencintai damai dan menolak keputusan perang. 

Serangan AS - Israel ke Iran yang dimulai pada Sabtu, 28 Pebruari 2026 lalu, dinilai tidak memiliki legitimasi, karena kurangnya mandat Dewan Keamanan PBB dan tidak ada otorisasi Kongres AS.

Para pakar internasional menyebut tindakan ini melanggar Piagam PBB dan hukum internasional, karena tidak ada bukti ancaman mendesak serta tidak ada serangan langsung terhadap AS. 

Situasi ini memicu sorotan akan lemahnya hukum internasional. Fenomena ini mencerminkan kesadaran politik masyarakat yang semakin matang. 

Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai kontrol aktif rakyat terhadap kebijakan negara, termasuk keputusan strategis seperti perang. 

Dalam konteks ini, kritik terhadap kebijakan luar negeri AS yang agresif, pada masa sekarang diasosiasikan dengan kepemimpinan pemerintahan Donald Trump. 

Baca juga: Perang dan Damai - Bagian 4, Pertemuan Islamabad Jalan Menuju Perdamaian

Kebijakan tmelakukan agresi perang terhadap Iran sebagai kebijakan 'ugal-ugalan'.