Perang dan Damai - Bagian 6, No King: Protes Rakyat AS, Kembali ke Demokrasi Menuju Perdamaian

Oleh: Yunidar Z.A., M.Si., C.L.D.A*)

Perang dalam sejarah peradaban manusia selalu meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. 

Konflik kekerasan perang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghancurkan ekonomi, budaya, sosial lingkungan hidup, serta mengoyak nilai-nilai kemanusiaan. 

Dalam perspektif hubungan internasional modern, perang bukan lagi sekadar instrumen politik, melainkan kegagalan kolektif umat manusia dalam mengelola konflik secara damai.

Baca juga: Perang dan Damai - Bagian 5, Kampanye Penghentian Perang Menuju Perdamaian

Suatu keniscayaan kini masyarakat internasional semakin menunjukkan sikap aktif penolakan terhadap kekerasan dan perang yang dapat menghancurkan peradaban umat manusia.

Gelombang penolakan tersebut tampak nyata dalam dinamika politik global, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan berbagai negara di Eropa juga di belahan dunia lainnya. 

Jutaan warga AS turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang membawa pesan kuat: “No King.” 

Slogan ini bukan sekadar kritik simbolik, melainkan pernyataan tegas bahwa dalam sistem demokrasi tidak ada ruang bagi kekuasaan absolut yang bertindak sepihak layaknya raja. 

Cinta Damai dan Tolak Perang

Rakyat AS mencintai damai dan menolak keputusan perang. 

Serangan AS - Israel ke Iran yang dimulai pada Sabtu, 28 Pebruari 2026 lalu, dinilai tidak memiliki legitimasi, karena kurangnya mandat Dewan Keamanan PBB dan tidak ada otorisasi Kongres AS.

Para pakar internasional menyebut tindakan ini melanggar Piagam PBB dan hukum internasional, karena tidak ada bukti ancaman mendesak serta tidak ada serangan langsung terhadap AS. 

Situasi ini memicu sorotan akan lemahnya hukum internasional. Fenomena ini mencerminkan kesadaran politik masyarakat yang semakin matang. 

Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai kontrol aktif rakyat terhadap kebijakan negara, termasuk keputusan strategis seperti perang. 

Dalam konteks ini, kritik terhadap kebijakan luar negeri AS yang agresif, pada masa sekarang diasosiasikan dengan kepemimpinan pemerintahan Donald Trump. 

Baca juga: Perang dan Damai - Bagian 4, Pertemuan Islamabad Jalan Menuju Perdamaian

Kebijakan tmelakukan agresi perang terhadap Iran sebagai kebijakan 'ugal-ugalan'. 

Hal ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan arah demokrasi kepada prinsip dasar: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Tekanan publik tersebut juga diarahkan pada keterlibatan militer Amerika Serikat bersama sekutunya Israel, dalam agresi militer AS yang awalnya diprovokasi serangan oleh Israel terhadap Iran.

Kini menjadi konflik kawasan yang besar dan mengguncang ekonomi dunia, terkuncinya Selat Hormuz “jalur pelayaran kebutuhan energi dunia” terkait kebutuhan energi dan berlayar dengan aman kini menjadi mahal. 

Aspirasi masyarakat insternasional jelas mendorong agar AS dan sekutunya segera menghentikan eskalasi konflik dan mengedepankan dialog sebagai jalan keluar dari kemelut perang tersebut.

Baca juga: Perang dan Damai - Bagian 3, Luka yang tak Terlihat, Duka yang tak Berkesudahan

Pasalnya, kondisi tersebut telah merugikan masyarakat dunia bahkan kini dampaknya mulai terasa ke titik kilometer nol Indonesia, Pulau Sabang. 

Kompleksitas Konflik Timur Tengah

Di sisi lain, konflik berkepanjangan di Timur Tengah memperlihatkan kompleksitas sejarah dan politik yang mendalam. 

Pembentukan negara Israel seringkali diperdebatkan dalam perspektif historis dan normatif, terutama terkait dengan wilayah (Kanaan) dan relasi dengan rakyat Palestina. 

Dukungan politik dari kekuatan Barat serta dinamika di Perserikatan Bangsa-Bangsa turut memengaruhi konfigurasi konflik yang berlangsung hingga saat ini.

Namun, sejarah juga mencatat penderitaan panjang komunitas Yahudi, terutama dalam tragedi Perang Dunia II. 

Baca juga: Perang dan Damai - Bagian 2, Catatan Perjalanan ke Pulau Sabang

Diskriminasi, pengusiran, pembunuhan massal, penderitaan, hingga kekerasan sistematis menjadi bagian dari realitas pahit masa lalu. 

Ironisnya, pengalaman historis tersebut belum sepenuhnya menjadi pelajaran universal dalam membangun perdamaian dunia yang inklusif dan berkeadilan. 

Hal ini menegaskan bahwa penderitaan masa lalu orang Yahudi, tidak secara otomatis mencegah reproduksi kekerasan dan konflik baru jika tidak diiringi dengan refleksi nilai - nilai moral, keadaban, akhlak dan transformasi kebijakan, dialog juga mengurangi permusuhan steriotipe antar umat manusia.

Dampak perang, penderitaan sangat jelas, kematian, kehilangan, penyiksaan, skala duka terhadap umat manusia sangatlah nyata dan terukur. 

Sejarah Kelam Perang Dunia 

Dalam Perang Dunia I, rata-rata korban jiwa mencapai sekitar 5.500 orang per hari, sementara dalam Perang Dunia II meningkat menjadi sekitar 7.800 orang per hari. 

Selain itu, jutaan orang menjadi pengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan hidup dalam ketidakpastian. 
Perang juga memicu kelaparan, penyakit, serta kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. 

Dalam banyak kasus, bahkan terjadi tindakan genosida yang mengancam eksistensi suatu kelompok masyarakat. (T. Jacob. Polemologi, bacaan tentang perang dan damai, 1992, hal 140).

Baca juga: Perang dan Damai : Bagian 1

Lebih jauh lagi, penggunaan senjata modern, termasuk potensi senjata nuklir, biologis, dan kimia, menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup umat manusia. 

Oleh karena itu, tuntutan masyarakat internasional terhadap perlucutan senjata dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional semakin menguat. 

Perdamaian jangka panjang hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama untuk menahan diri dan membangun kepercayaan antarnegara dan menghormati kedaulatan negara lain.

Dunia kontemporer kembali dihadapkan pada pilihan mendasar,  melanjutkan siklus kekerasan atau mengambil jalan damai melalui dialog dan diplomasi. 

Upaya perundingan, seperti yang pernah diinisiasi dalam berbagai forum internasional, termasuk jalur dialog pertemuan di Islamabad, menunjukkan bahwa komunikasi tetap menjadi kunci dalam meredakan konflik. 

Meskipun bukan solusi instan, dialog membuka ruang bagi transformasi perubahan sikap, perilaku dna tindakan dari konflik dengan kekerasan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Seruan No King

Akhirnya, seruan “No King” bulan Maret lalu yang menggema di jalanan Amerika Serikat sesungguhnya adalah refleksi universal,hentikan perang (stop war) kembali ke meja perundingan, penolakan terhadap kekuasaan absolut “no king” dan dukungan terhadap nilai - nilai demokrasi serta perdamaian. 

Baca juga: VIDEO - Trump Diguncang Protes NO KING di AS, Ali Khamenei Sindir Kebijakan Kontroversial Trump

Di tengah kegelapan perang, harapan itu masih ada yang lahir dari suara hati nurani rakyat yang menuntut keadilan, kemanusiaan, peradaban dan masa depan yang lebih damai.

Secercah harapan bila dilakukan gencatan senjata, bukan sekedar jeda kemanusiaan untuk mempersiapkan perang dan mengatur strategi baru. 

Gencatan senjata menjadi awal harapan baru memperbaharui transformasi konflik perang menuju dialog dan kesepahaman bersama dalam melanjutkan diplomasi sehingga bisa menang bersama, membangun kembali perdamaian dan harmoni dunia.

Sungguh. Jika ingin berdamai, maka bersiaplah untuk perdamaian. 

Baca juga: VIDEO Iran Mengaku Tak Percaya Trump, IRGC Siaga Terima Perintah Pimpinan

Sebab perdamaian bukan sekadar tujuan, melainkan proses yang harus diperjuangkan bersama, dengan kesadaran, keberanian, dan komitmen moral seluruh umat manusia. Semoga.(*)

*) PENULIS adalah Analis Kebijakan – Alumnus Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI