Menghindari JKA Sebagai Sumbu Konflik: Urgensi Cooling Down bagi Elite Aceh

Oleh: Risman Rachman

Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kini berada di titik nadir yang berbahaya.

Ketegangan antara Eksekutif dan DPRA terkait Pergub Nomor 2 Tahun 2026 bukan lagi sekadar debat birokrasi, melainkan krisis kepercayaan publik yang meluas.

Meskipun DPRA telah sepakat agar Pergub pembatasan penerima JKA dicabut, situasi di lapangan justru kian memanas.

Munculnya gugatan hukum hingga ancaman aksi massa menjadi sinyal bahwa JKA telah menjadi sumbu konflik yang siap meledak.

Sejak kebijakan desil berlaku per 1 Mei 2026, jeritan masyarakat mulai terdengar.

Laporan dari berbagai elemen, termasuk IKAT Aceh. mengungkap fenomena sosiologis yang memprihatinkan di kantor-kantor Dukcapil.

Demi mendapatkan hak sehat, masyarakat terpaksa "memiskinkan diri" secara administratif.

Baca juga: IKAT Aceh Minta Kebijakan Pembatasan JKA Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Banyak yang mengubah status pekerjaan demi menyesuaikan dengan sistem desil yang dinilai tidak transparan dan penuh kejanggalan data.

Ketimpangan data ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan (al-‘adl).

Sebagai daerah syariat, kebijakan publik di Aceh semestinya melindungi hak dasar, bukan memaksa rakyat bersiasat demi bertahan hidup.

Situasi kian mencekam dengan masuknya dimensi hukum. Advokat di Pidie telah melayangkan somasi dan mendaftarkan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA).

Ini mengindikasikan adanya tabrakan norma hukum yang serius terhadap UUPA dan Qanun Kesehatan.

Di sisi lain, seruan aksi dari Aliansi Rakyat Aceh untuk mendatangi kantor gubernur pada Senin, 4 Mei nanti, adalah peringatan keras. Ketika jalur formal dirasa buntu, rakyat cenderung memilih jalur "parlemen jalanan".

Narasi "berjudi memakai nyawa rakyat" mencerminkan kemarahan kolektif. Jika tidak segera diredam melalui dialog, kondisi ini berpotensi memicu instabilitas sosial yang luas di seluruh Aceh.

Baca juga: JKA, Politik Anggaran, dan Soliditas PA Sebagai Partai Penguasa di Aceh

Dalam situasi buntu (deadlock) ini, Aceh sebenarnya memiliki instrumen politik yang teruji.

Kita tentu ingat pada April 2013, saat polemik bendera mencapai puncaknya, pemerintah mengambil langkah Cooling Down atau penahanan diri.

Sejarah membuktikan bahwa berhenti sejenak dari saling menyerang di ruang publik bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, cooling down adalah jalan terhormat untuk memberikan ruang bagi akal sehat kembali bekerja.

Masa penahanan diri menjadi momen krusial bagi Eksekutif untuk merespons tuntutan pencabutan Pergub secara rasional.

Hal ini penting agar keputusan diambil dalam suasana batin yang stabil, bukan di bawah tekanan yang penuh kebencian.

Kita juga perlu mewaspadai jika kegaduhan ini mungkin saja sengaja dipelihara sebagai "tabir asap".

Dalam teori manajemen konflik, situasi kaos sering kali dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan terhadap akuntabilitas anggaran.

Jangan sampai di balik drama saling serang "siapa yang paling kuat", praktik yang dalam idiom lokal dikenal sebagai weuk-weuk tumpok —pembagian kepentingan sepihak—justru berjalan mulus.

Jangan biarkan perhatian publik teralihkan oleh konflik identitas kekuasaan sementara substansi anggaran bagi hajat hidup orang banyak terabaikan.

Baca juga: Darwati A Gani Berharap Mualem Bijak Terkait JKA

Guna meredam eskalasi, masa penahanan diri harus segera dimulai. Pelayanan kesehatan tidak boleh disandera oleh klasifikasi desil yang belum akurat. Rakyat tidak boleh dikorbankan demi ego institusi.

Sebagai simbol rekonsiliasi, aksi kemanusiaan seperti donor darah bersama bertajuk “Seudeukah Darah Pemerintahan Aceh" bisa menjadi jembatan silaturahmi.

Langkah ini jauh lebih bermartabat untuk mendinginkan suasana daripada berbalas rilis pers yang saling memojokkan.

Melihat pimpinan Eksekutif dan DPRA duduk berdampingan dalam aksi kemanusiaan akan mengirimkan pesan kuat kepada rakyat: bahwa pemimpin mereka lebih mencintai nyawa warga daripada egonya sendiri.

Pada akhirnya, panggung politik JKA hari ini bukan tentang siapa yang keluar sebagai pemenang dalam debat kusir, melainkan tentang sejauh mana martabat kemanusiaan dijunjung di atas ego kekuasaan.

Rakyat Aceh tidak butuh pahlawan di media massa; mereka hanya butuh kepastian bahwa saat jatuh sakit, negara hadir tanpa birokrasi yang membelenggu.

Sejarah telah mewariskan kepada kita bahwa cooling down adalah jalan pulang menuju akal sehat. Jika hari ini elit gagal menahan diri, maka mereka sebenarnya sedang mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada anggaran: yakni kepercayaan rakyat.

Sebab, dalam setiap tetes darah dan tarikan napas warga yang sedang berjuang di rumah sakit, tersimpan amanah yang tak bisa dibayar dengan seribu kalimat makian di ruang publik. 

Kepemimpinan yang sejati bukan diukur dari seberapa keras kita berteriak, melainkan dari seberapa besar ketenangan yang bisa kita berikan kepada rakyat yang sedang cemas. []

Penulis adalah Direktur Koalisi NGO HAM (2003).

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI