Menjaga Api yang Terus Menyala: Kiat Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Sehat di Aceh

Oleh: Khairul Fajri, SKM, MKM

Persoalan sampah di Aceh telah kita bahas dalam rangkaian tulisan sebelumnya dari krisis yang tak kunjung usai, pentingnya kehadiran negara, hingga potensi gerakan berbasis masjid dan komunitas.

Kini, pada bagian penutup ini, satu pertanyaan penting harus dijawab: bagaimana memastikan semua upaya itu tidak berhenti sebagai gerakan sesaat, tetapi tumbuh menjadi sistem yang berkelanjutan?

Jawabannya terletak pada kemampuan kita menjaga kesinambungan menghubungkan gerakan lokal dengan sistem nasional, serta belajar dari praktik terbaik global.

Menyatukan Arah Lokal dengan Target Nasional

Upaya pengelolaan sampah di Aceh tidak boleh berjalan sendiri. Ia harus sejalan dengan arah kebijakan nasional (Jakstranas) yang telah ditetapkan misalkan melalui (RPJMN) sampah periode 2025-2029 berfokus pada percepatan penyelesaian permasalahan sampah secara menyeluruh (100 persen terkelola) pada tahun 2029.

Kebijakan ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan pendekatan hulu-hilir untuk mencapai target "Indonesia Bersih 2029" dan sejak tahun 2019, Indonesia mulai melaksanakan peta jalan untuk sistem EPR (Extended Producer Responsibility) yang disebut juga sebagai ‘Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen’ melalui Permen LHK No. 75/2019. 

Peta jalan ini menetapkan target pengurangan sampah produk dan kemasan dari produsen sebesar 30 % pada tahun 2029.

Target ini memberikan arah yang jelas, setiap program pengelolaan sampah di Aceh harus selaras dengan dua pendekatan utama: pengurangan dari sumber dan penanganan yang efektif.

Ini menegaskan bahwa strategi seperti pemilahan sampah, bank sampah, dan pengurangan plastik sekali pakai bukan lagi pilihan, tetapi keharusan.

Aceh perlu memastikan bahwa Jakstranas tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan, melainkan diterjemahkan dalam rencana aksi daerah (Jakstrada) yang operasional, terukur, dan berkelanjutan.

Dari Gerakan Moral ke Sistem Ekonomi Sirkular

Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada kesadaran, tetapi juga pada sistem ekonomi yang mendukung.

Sampah dipandang sebagai sumber daya, bukan sekadar limbah. Sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Aceh perlu mulai membangun ekosistem ekonomi sirkular:

• Bank sampah yang terhubung dengan industri
• UMKM berbasis daur ulang
• Penguatan rantai nilai limbah

Dengan pendekatan ini, pengelolaan sampah tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Memperkuat Program Nasional di Tingkat Gampong

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menghadirkan berbagai program seperti TPS3R, bank sampah, dan gerakan pilah sampah dari rumah. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada pembangunan fasilitas, melainkan pada keberlanjutannya.

Banyak fasilitas yang tidak optimal karena minimnya partisipasi masyarakat.

 Di sinilah peran gampong menjadi sangat penting. Program nasional harus “diterjemahkan” dalam konteks lokal:

• TPS3R dikelola berbasis komunitas
• Masjid menjadi pusat edukasi dan praktik pemilahan 
• Pemuda menjadi motor penggerak perubahan perilaku

Jika ini berjalan, maka program nasional tidak lagi terasa sebagai proyek pemerintah, tetapi menjadi milik masyarakat.

Tanggung Jawab Bersama: Pemerintah, Masyarakat, dan Produsen

Keberlanjutan tidak mungkin dicapai jika beban hanya ditanggung oleh satu pihak. Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 menegaskan bahwa produsen juga harus bertanggung jawab atas kemasan produknya.

Aceh perlu mendorong implementasi kebijakan ini dengan:

• Kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha
• Sistem pengumpulan kemasan pascakonsumsi
• Dukungan terhadap inovasi pengurangan kemasan

Dengan demikian, pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya urusan pemerintah atau masyarakat.

Budaya Pilah Sampah sebagai Fondasi

Tidak ada sistem yang berhasil tanpa perubahan perilaku. Negara-negara maju berhasil karena masyarakatnya disiplin memilah sampah dari sumber. Aceh memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain: nilai agama dan jaringan sosial yang kuat. Masjid, balai-balai pengajian, dan komunitas lainnya dapat menjadi pusat edukasi lingkungan yang efektif.

Gerakan seperti Subuh Berkah Bersaudara, Komunitas Pemuda Subuh dapat memainkan peran strategis dalam membangun budaya ini. Jika pemilahan sampah menjadi kebiasaan sehari-hari, maka separuh masalah telah terselesaikan.

Integrasi dengan Kesehatan dan Lingkungan

Pengelolaan sampah tidak bisa dipisahkan dari kesehatan masyarakat. Lingkungan yang kotor menjadi sumber berbagai penyakit, mulai dari diare hingga DBD. Dalam konteks ini, pengelolaan sampah harus diintegrasikan dengan program kesehatan lingkungan:

• Pengendalian vektor penyakit
• Sanitasi berbasis masyarakat
• Sistem surveilans lingkungan

Dengan pendekatan ini, pengelolaan sampah bukan hanya menjaga kebersihan, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Konsistensi dan Pendanaan Berkelanjutan

Banyak program gagal bukan karena konsepnya salah, tetapi karena tidak konsisten. Program berjalan baik di awal, lalu melemah karena tidak ada dukungan lanjutan. Aceh harus memastikan bahwa setiap inisiatif memiliki:

• Sistem monitoring yang jelas
• Dukungan anggaran berkelanjutan
• Kelembagaan yang kuat

Pemanfaatan dana nasional seperti DAK lingkungan serta kemitraan dengan sektor swasta harus dioptimalkan. Di sisi lain, inovasi lokal seperti iuran berbasis layanan dan ekonomi sirkular dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan.

Dari Gerakan ke Peradaban

Pada akhirnya, pengelolaan sampah bukan sekadar soal teknis, tetapi soal peradaban. Negara-negara maju menjadi bersih bukan karena teknologi semata, tetapi karena mereka berhasil membangun sistem, budaya, dan kesadaran kolektif.

Aceh telah memulai langkah penting melalui berbagai gerakan komunitas. Namun, perjalanan ini belum selesai. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa semua upaya ini terus hidup, berkembang, dan berkelanjutan.

Kita tidak bisa lagi bergantung pada gerakan sesaat. Pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari sistem kehidupan sehari-hari di rumah, di masjid, di sekolah, dan di ruang publik.

Sebagai penutup dari rangkaian tulisan ini, satu hal yang perlu ditegaskan: Aceh yang bersih dan sehat bukanlah mimpi yang jauh. 

Ia adalah hasil dari pilihan kolektif untuk konsisten, untuk berkolaborasi, dan untuk terus bergerak.

Jika arah lokal mampu disatukan dengan kebijakan nasional, jika gerakan masyarakat diperkuat dengan sistem yang kokoh, maka kita tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, kita sedang membangun masa depan Aceh yang lebih sehat, bermartabat, berkelanjutan, dan berkeadaban, InsyaAllah!

Penulis adalah Yayasan Aceh Peduli Sanitasi

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI