Sekolah Rakyat, Pendidikan Siapa?

Oleh: Moritza Thaher*)

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutnya sebagai cara negara "memuliakan anak-anak dari keluarga kurang mampu."

Kalimat itu indah — dan pertanyaan yang mengikutinya sama pentingnya. 

Proyek Sekolah Rakyat Tahap II di Lhokseumawe sedang dibangun dengan anggaran Rp262,3 miliar, menargetkan rampung 20 Juni 2026, dengan kapasitas 1.080 siswa dalam fasilitas terpadu yang mencakup asrama, ruang belajar, dan sarana olahraga.

Baca juga: Kenduri dan Hal-hal yang Tidak Ikut Masuk Panggung

"Akses pendidikan yang layak" adalah frasa yang bekerja dengan cara tertentu dalam wacana kebijakan: ia mengasumsikan bahwa hambatan utama kemiskinan adalah tidak adanya gedung.

Anak-anak miskin kurang beruntung karena sekolah mereka rusak, jauh, atau penuh sesak.

Kemiskinan yang mewarisi diri sendiri dari generasi ke generasi menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari jarak ke gedung sekolah. 

Baca juga: Musrenbang 2027, Mualem Fokus Berantas Kemiskinan dan Mitigasi Bencana

Ia adalah soal guru yang cukup, stabil, dan terlatih menghadapi anak-anak yang datang dengan beban keluarga di punggungnya. 

Soal ritme belajar yang memberi ruang bagi anak yang pagi harinya belum sarapan.

Soal bahasa yang dipakai di kelas — apakah ia terasa seperti bahasa rumah atau bahasa institusi yang asing. Soal pengasuhan yang berkelanjutan setelah lampu kelas mati. 

Akses tanpa ekosistem pendukung memindahkan anak ke lokasi baru, bukan ke kondisi baru.

Baca juga: VIDEO Walau Pernah Dirudal Iran, Arab Saudi Tetap Beri Akses Pangkalan Udara ke AS

Selesai Sebelum Pendidikannya Mulai

Apakah model yang dipilih sudah mengukur tinggi masalah yang hendak disorongnya?

Pembangunan fisik punya satu kelebihan yang kuat secara administratif: ia bisa diukur. Progres 54,64 persen hari ini bisa jadi 100 % pada 20 Juni. Foto pita potong tersedia. 

Baca juga: Sebelum Kampus Sempat Bicara!

Laporan keuangan bisa diaudit. Kapasitas 1.080 siswa bisa diverifikasi dengan menghitung kursi. 

Tapi jumlah guru berpengalaman yang bersedia ditempatkan di fasilitas baru ini, kualitas pendampingan yang menunggu anak-anak yang masuk, dan kedalaman program yang benar-benar dirancang untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi — semua itu bekerja di luar jangkauan kamera peresmian.

Baca juga: Pemerintah Hapus Status Guru Honorer Mulai 2027, Diganti Skema ASN dan PPPK