Energi Global Kacau, Indonesia Jangan Terjebak Ilusi “Aman”

Selama ini, narasi resmi sering menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya energi domestik yang cukup sehingga tidak mudah terseret guncangan global.

Namun, jika kita membedah realitasnya, struktur konsumsi energi Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketika pasar global terguncang, dampaknya bagi Indonesia tidak hanya berupa kenaikan harga di SPBU, tetapi juga ancaman nyata terhadap gangguan pasokan fisik.

Dampak ini bersifat sistemik yang menekan ruang fiskal melalui beban subsidi yang membengkak, mendorong inflasi yang menggerus daya beli masyarakat, hingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih problematis lagi, kebijakan energi nasional kita masih didominasi oleh pendekatan jangka pendek yang bersifat reaktif, menahan harga agar tidak naik, alih-alih memperkuat sistem agar tahan banting. Padahal, pelajaran dari krisis di sekitar Hormuz sangat jelas.

Negara yang mampu bertahan bukan mereka yang memiliki energi murah, melainkan mereka yang memiliki resilience (ketahanan).

Resiliensi ini tidak dibangun dalam semalam, ia dibangun melalui diversifikasi sumber energi, pembangunan cadangan strategis yang memadai, serta infrastruktur distribusi yang kuat dan terintegrasi.

Tanpa elemen-elemen tersebut, Indonesia akan terus menjadi price taker, pihak yang hanya pasrah menerima konsekuensi dari perubahan di pasar global yang semakin tidak stabil.

Momentum krisis ini seharusnya menjadi titik balik bagi kebijakan nasional kita. Pertama, Indonesia harus mempercepat transisi energi, bukan sekadar sebagai agenda lingkungan atau pemenuhan komitmen iklim, tetapi sebagai strategi geopolitik yang vital.

Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor berarti mengurangi kerentanan kita terhadap konflik dan gangguan jalur global. Transisi menuju energi terbarukan adalah langkah menuju kemandirian yang sesungguhnya.

Kedua, pembangunan cadangan energi strategis (Strategic Petroleum Reserve) harus menjadi prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar wacana teknokratis di atas kertas.

Cadangan energi bukan hanya instrumen cadangan fisik untuk kondisi darurat, melainkan perangkat manajemen risiko agar guncangan pasar global tidak langsung bertransformasi menjadi guncangan sosial-ekonomi di dalam negeri.

Negara-negara maju telah lama memahami bahwa cadangan energi adalah bagian dari pertahanan negara.

Ketiga, reformasi subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, bukan sekadar menjaga popularitas jangka pendek.

Subsidi yang selama ini habis untuk konsumsi harus dialihkan secara bertahap untuk membangun infrastruktur energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.