Senin, 18 Mei 2026

Pojok Humam Hamid

Prabowo dan The Economist: Indonesia dan Siklus Optimisme - Kewaspadaan Versi Media Internasional

Mereka membandingkan situasi saat ini dengan akhir era Soeharto menjelang krisis Asia 1997–1998.

Tayang:
Editor: Subur Dani
Serambinews.com/HO
Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Lapisan kedua adalah arsitektur kekuasaan politik.

Dalam analisis mereka, salah satu perubahan paling signifikan dalam politik Indonesia kontemporer adalah terbentuknya koalisi yang sangat luas, hampir mencakup seluruh kekuatan politik utama.

Secara permukaan, kondisi ini menciptakan stabilitas politik yang tinggi. Tidak ada oposisi yang kuat, tidak ada fragmentasi parlemen yang ekstrem, dan tidak ada ketidakpastian legislatif yang besar.

Namun stabilitas ini justru memunculkan pertanyaan lain yang lebih mendasar: apa arti demokrasi ketika kompetisi politik melemah?

Dalam tradisi pemikiran demokrasi liberal, oposisi bukan sekadar elemen tambahan, tetapi mekanisme kontrol yang esensial.

Tanpa oposisi yang efektif, sistem politik berisiko bergeser dari kompetisi ide menjadi konsolidasi kekuasaan.

Baca juga: Wabup Aceh Timur Resmikan Masjid Baitul Jabbar di Gampong Bale Buya

Dalam konteks ini, The Economist juga menyoroti meningkatnya peran militer dalam jabatan sipil. Ini bukan sekadar isu institusional, tetapi isu historis yang sangat sensitif di Indonesia.

Setelah reformasi 1998, salah satu pencapaian utama adalah pemisahan relatif antara militer dan politik sipil.

Ketika batas ini mulai tampak lebih kabur, pertanyaannya bukan hanya tentang efisiensi pemerintahan, tetapi tentang arah jangka panjang hubungan sipil-militer dalam negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.

Lapisan ketiga adalah dinamika pasar dan persepsi investor global. Di sini, The Economist bergerak dari politik ke psikologi ekonomi.

Investor tidak selalu bereaksi terhadap data yang sudah ada, tetapi terhadap ekspektasi masa depan. Karena itu, perubahan kecil dalam kebijakan fiskal, struktur subsidi, atau regulasi dapat memiliki dampak besar terhadap persepsi risiko.

Baca juga: Purna Tugas di Papua, Pangkoops TNI Habema Lepas Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Yonif 113/JS di Timika

Dalam laporan tersebut, tekanan pada nilai tukar rupiah, kekhawatiran terhadap pembiayaan utang, dan ketidakpastian regulasi dianggap sebagai sinyal awal dari perubahan persepsi tersebut.

Dalam pasar negara berkembang, persepsi sering kali menjadi faktor yang menentukan aliran modal.

Ketika persepsi risiko meningkat, biaya pinjaman naik, investasi melambat, dan ruang fiskal semakin menyempit.

Dengan kata lain, ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang dijalankan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dibaca oleh dunia luar.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved