Dollar dan Dapur Rumah Tangga di Desa

Oleh: Intan Farhana, S.E., M.Com *)

Pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu soal desa tidak memakai dollar sedang ramai dibicarakan.

Maksudnya mungkin sederhana: masyarakat desa tidak melakukan transaksi langsung dengan mata uang Amerika, sehingga gejolak kurs dianggap tidak terlalu berdampak pada kehidupan desa.

Sekilas logika itu terdengar masuk akal. Keuchik tidak belanja pakai dollar. Dana desa juga cair dalam rupiah. Emak-emak di pasar tradisional pun tidak membawa dollar di dompet mereka.

Tetapi ekonomi hari ini tidak bekerja sesederhana itu.

Justru di banyak desa, kelompok yang paling cepat merasakan dampak kenaikan dollar adalah emak-emak.

Mereka mungkin tidak mengikuti berita kurs rupiah setiap hari, tidak memantau pasar saham, dan tidak bicara soal geopolitik global.

Tetapi mereka langsung sadar ketika harga minyak goreng naik, gas LPG makin mahal, pupuk susah dicari, harga ikan berubah, atau uang belanja mingguan tidak lagi cukup seperti sebelumnya.

Di titik inilah persoalan dollar menjadi sangat dekat dengan kehidupan desa.

Emak-emak sebenarnya adalah “sensor ekonomi” paling jujur di masyarakat. Mereka tahu kapan harga cabai mulai tidak masuk akal. Mereka tahu kapan uang seratus ribu terasa cepat habis.

Mereka juga yang pertama kali harus memutar otak ketika pengeluaran rumah tangga meningkat sementara pendapatan keluarga tetap.

Karena itu, penjelasan ekonomi yang terlalu makro sering gagal membaca realitas paling dasar di masyarakat.

Kenaikan dollar memang tidak otomatis membuat warga desa membeli mata uang asing.

Tetapi ketika rupiah melemah terhadap dollar, biaya impor meningkat. Hingga saat ini, Indonesia masih bergantung pada banyak barang impor, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mulai dari bahan baku pangan, pakan ternak, pupuk, obat-obatan, alat kesehatan, hingga komponen energi. Ketika biaya impor naik, harga barang dalam negeri ikut terdorong.

Dampaknya menjalar pelan-pelan sampai ke desa.

Harga pupuk naik, petani mengeluh. Harga solar berubah, ongkos distribusi meningkat. Pedagang di pasar ikut menyesuaikan harga.

Warung kecil mulai mengurangi stok barang tertentu karena modal makin berat. Bahkan harga bahan bangunan untuk proyek desa ikut naik karena sebagian material masih dipengaruhi harga global.

Akibatnya, banyak proyek bangunan melambat, sementara masyarakat desa yang bekerja sebagai tukang bangunan ikut kehilangan pekerjaan.

Masyarakat desa akhirnya menghadapi situasi yang agak ironis. Mereka tidak pernah merasa terhubung dengan ekonomi global, tetapi tetap harus menanggung akibatnya.

Yang menarik, desa sering dianggap sebagai ruang ekonomi yang tahan krisis. Ada benarnya. Desa memang punya kemampuan bertahan lebih baik dibanding kota dalam beberapa situasi.

Warga masih bisa bertani, saling membantu, atau memanfaatkan sumber daya lokal. Tetapi bukan berarti desa kebal terhadap tekanan ekonomi nasional dan global.

Pandemi COVID-19 dulu sudah menunjukkan hal itu. Ketika ekonomi global terganggu, desa ikut terdampak.

Harga hasil pertanian turun, distribusi terganggu, dan dana bantuan menjadi penyangga utama masyarakat.

Sekarang pola serupa mulai terlihat lagi dalam konteks pelemahan rupiah dan penguatan dollar.

Beban ekonomi ini paling banyak dipikul di level rumah tangga, terutama oleh perempuan. Ketika harga kebutuhan naik, emak-emak biasanya yang pertama melakukan penyesuaian.

Porsi belanja dikurangi, menu makanan diubah, pengeluaran anak ditahan, belanja yang dianggap tidak penting dihapus.

Dalam banyak rumah tangga desa, perempuan menjadi manajer krisis ekonomi paling depan, meskipun kerja mereka jarang dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi formal.

Karena itu, ketika pejabat bicara bahwa desa tidak memakai dollar, masyarakat bisa saja merasa pernyataan itu terlalu jauh dari realitas sehari-hari.

Sebab bagi warga desa, ukuran ekonomi bukan nilai tukar di layar televisi. Ukurannya sederhana: apakah uang belanja masih cukup sampai akhir minggu.

Di sisi lain, kita juga perlu jujur bahwa pemerintah tidak mudah menghadapi situasi ekonomi global hari ini.

Nilai tukar dipengaruhi banyak faktor yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dari dalam negeri.

Konflik geopolitik, suku bunga Amerika, perang dagang, sampai kondisi pasar global ikut menentukan arah rupiah.

Tetapi komunikasi publik tetap penting.

Ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan harga, pernyataan pejabat seharusnya tidak terkesan mengecilkan keresahan publik. Karena meskipun desa tidak bertransaksi memakai dollar, masyarakat desa tetap hidup dalam sistem ekonomi yang dipengaruhi dollar.

Di sinilah pentingnya sensitivitas sosial dalam melihat ekonomi. Kadang data makro terlihat baik, tetapi pengalaman masyarakat justru berbeda.

Pertumbuhan ekonomi bisa diumumkan naik, tetapi warga merasa hidup makin berat. Inflasi mungkin disebut terkendali, tetapi emak-emak di pasar punya cerita lain tentang harga kebutuhan sehari-hari yang terus bergerak.

Desa hari ini juga tidak lagi terpisah dari gejolak ekonomi dunia. Informasi masuk cepat, harga bergerak cepat, dan perubahan global bisa langsung terasa sampai ke kampung-kampung.

Bahkan warung kopi kecil di desa sekarang ikut membicarakan harga minyak dunia, biaya pupuk, atau mahalnya kebutuhan pokok. Artinya, ekonomi global sudah masuk ke ruang paling lokal dalam kehidupan masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah perlu mulai memikirkan program yang benar-benar menyentuh ketahanan ekonomi keluarga.

Selama ini, banyak program pembangunan terlalu berfokus pada proyek fisik, padahal tekanan terbesar justru terjadi di dapur rumah tangga masyarakat.

Ketika harga kebutuhan naik, yang paling terguncang bukan hanya anggaran desa, tetapi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, penguatan pangan lokal desa menjadi penting. Program kebun rumah tangga, bantuan bibit, peternakan kecil, hingga penguatan usaha perempuan desa dapat menjadi penyangga ketika harga pasar tidak stabil.

Program seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya cukup signifikan karena langsung menyentuh kebutuhan warga.

Namun program semacam ini tidak boleh dijalankan sekadar untuk menghabiskan anggaran.

Pemerintah daerah dan desa perlu memastikan bantuan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. 

Selama ini tidak sedikit bantuan bibit atau ternak yang akhirnya dijual kembali karena kebutuhan uang tunai keluarga lebih mendesak.

Ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak cukup dibangun lewat pembagian bantuan semata, tetapi juga lewat pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat desa.

Selain itu, kelompok perempuan desa tidak seharusnya hanya menjadi pelengkap dalam musyawarah desa.

Emak-emak justru kelompok yang paling cepat merasakan perubahan ekonomi. Karena itu, suara mereka penting didengar dalam penyusunan prioritas anggaran desa.

Pada akhirnya, perdebatan tentang dollar bukan sekadar soal mata uang. Ini soal bagaimana negara hadir ketika masyarakat kecil mulai kesulitan mempertahankan kehidupan sehari-harinya.

Dan dalam banyak kasus, orang pertama yang paling cepat merasakan tekanan itu memang emak-emak desa.

Mereka mungkin tidak pernah bicara soal kurs rupiah. Tetapi mereka tahu persis kapan hidup mulai terasa lebih mahal.

Penulis adalah dosen bidang Akuntansi Sektor Publik pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI