Peta Jalan Pengawasan Pemulihan Aceh

Poin kelima dalam berita acara berbunyi: Pelaksanaan Pengawasan R3P hendaknya melibatkan masyarakat setempat. Ini prinsip yang selama ini sering diabaikan. Pengawasan sering dilakukan dari atas meja oleh pejabat yang jarang turun ke lapangan. Akibatnya, banyak proyek rehabilitasi yang tidak sesuai kebutuhan warga. Jalan dibangun tapi tidak ke sawah. Jembatan dipasang tapi terlalu tinggi untuk akses anak sekolah.

Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan menjadi lebih akurat. Warga tahu persis mana proyek yang mangkrak. Mana bantuan yang tidak sampai. Mana huntara yang tidak layak huni. Satgas membuka ruang partisipasi publik. Ini langkah berani yang patut diapresiasi.

Aceh tidak bisa terus menerus dilanda bencana tanpa ada perbaikan sistem. Bencana hidrometeorologi akan terus datang. Intensitasnya bahkan bisa meningkat akibat perubahan iklim. Yang bisa kita ubah bukan menghilangkan bencana. Tapi mengurangi risiko melalui pembangunan yang benar dan rehabilitasi yang tepat sasaran.

Satgas Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh DPRA telah menyusun 11 langkah strategis. Mulai dari koordinasi pusat, pemutakhiran data digital, sinkronisasi R3P dengan RTRW, pendataan huntara kosong, hingga pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Semua langkah ini dirangkum dalam berita acara rapat internal tanggal 28 April 2026.

Kini saatnya eksekusi. Bukan hanya dokumen. Bukan hanya rapat. Masyarakat Aceh menunggu bukti. Akankah bantuan benar benar merata? Akankah huntara yang kosong ditempati? Akankah data digital terintegrasi berfungsi? Akankah rakor dengan SKPA pada 5 Mei 2026 menghasilkan aksi nyata?

Kita semua berharap. Dan kita semua berhak mengawasi. Aceh bangkit bukan karena janji. Aceh bangkit karena kerja nyata dari semua pihak. Satgas telah memulai langkah. Sekarang giliran kita mendukung dan mengingatkan.