Pelajaran Tangkulo dari Kebun Pak Yusuf 

Oleh : Mulkan Fadhli*)

Indonesia sedang menguji seberapa serius komitmennya pada hilirisasi. 

Bukan di nikel, bukan di bauksit, tapi di gas alam — komoditas yang menentukan harga pupuk, tarif listrik, dan biaya produksi industri nasional. 

Ujiannya: Lapangan Gas Tangkulo di Selat Andaman, 65 kilometer lepas pantai Aceh Utara. 

Cadangan lebih dari dua triliun kaki kubik, produksi 300 juta kaki kubik per hari selama 15 tahun. 

Ke mana gas ini mengalir akan menjadi cermin: apakah hilirisasi hanya jargon, atau sungguh-sungguh kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

Beberapa hari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menulis di sebuah surat kabar bahwa pengorbanan elite adalah syarat kemakmuran bangsa. 

Pesan itu indah. Tapi baru bermakna ketika turun dari mimbar ke meja keputusan. 

Dan salah satu meja keputusan paling menentukan saat ini ada di kementeriannya: ke mana gas Tangkulo mengalir — ke pasar ekspor dengan harga tunggal tertinggi, atau dicampur demi manfaat nasional yang jauh lebih besar.

Di sebuah desa di Bireuen, ada petani bernama Pak Yusuf yang tanpa pernah membaca buku ekonomi sudah lama mengerti persoalan ini. 

Baca juga: Dukung Mualem, Ketua DPRK Lhokseumawe : Gas Andaman Harus Dikelola di KEK Arun

Ketika anaknya bertanya mengapa tidak semua hasil kebun dijual ke pasar Medan yang harganya lebih tinggi, Pak Yusuf menjawab dengan menghitung: durian dijual mentah Rp 30.000 per biji, tapi diolah jadi tempoyak nilainya Rp 80.000 sebotol. 

“Yang penting bukan harga tertinggi tunggal,” katanya. 

“Tapi manfaat total untuk keluarga.” 

Kearifan sederhana itulah yang kini paling dibutuhkan para pengambil keputusan di Jakarta saat menentukan nasib Tangkulo — dan dengan itu, nasib hilirisasi energi Indonesia.

Lima Pilihan, Satu Pertanyaan Nasional

Gas Tangkulo punya lima pilihan: (1) dicairkan jadi LNG dan diekspor — harga tunggal tertinggi; (2) dialirkan melalui pipa ke industri Sumatra Utara dan Jawa; (3) untuk pembangkit listrik Aceh yang masih defisit energi; (4) untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Lhokseumawe; (5) untuk industri baru di KEK Arun — methanol, pupuk majemuk — seperti durian yang diolah jadi tempoyak, nilainya berlipat ganda.

Tidak ada pilihan yang salah secara mutlak. Yang salah adalah memilih satu tanpa serius menghitung yang lain.

Kami menghitung dengan kerangka ekonomi berbasis data publik, horizon 15 tahun. 

Baca juga: JASA Aceh Dukung Surat Mualem ke Menteri ESDM, ORF di KEK Arun Harus Jadi Pengungkit Ekonomi Aceh

Hasilnya tegas: bila seluruh gas dijual ekspor, manfaat total bagi ekonomi Indonesia sekitar US$ 9 miliar. 

Bila gas dicampur — sebagian besar untuk PIM, listrik Aceh, dan KEK Arun, sisanya baru ekspor — manfaat total naik menjadi US$ 20 miliar, meski keuntungan operator turun sekitar US$ 1 miliar. 

Artinya, setiap satu dolar yang dikorbankan operator, ekonomi Indonesia mendapat tambahan delapan dolar.

Ini bukan anti-ekspor. Ini soal berani berhitung jujur tentang kepentingan nasional.

Yang Mengejutkan: Prioritas Nomor Satu

Dari kelima pilihan itu, prioritas tertinggi bukan industri baru di KEK Arun, melainkan PIM — pabrik pupuk yang sudah berdiri, sudah punya pasar dan tenaga kerja, tinggal diisi gas. 

Tiap juta kaki kubik per hari yang masuk PIM bernilai Rp 1,5 triliun selama 15 tahun, tertinggi di antara semua pilihan. 

PIM bukan soal Aceh semata: pupuk yang diproduksinya menopang ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan kita pada impor pupuk yang menguras devisa setiap tahun.

Di sinilah pelajaran Pak Yusuf paling relevan: yang sudah siap dipanen, didahulukan. 

Pohon yang sudah berbuah tidak boleh dibiarkan layu demi menunggu bibit yang belum tentu tumbuh sesuai rencana.

Bukan Posisi, Tetapi Hitungan

Pemerintah Aceh punya argumen valid soal hilirisasi daerah. Mubadala Energy punya argumen valid soal marjin proyek deepwater. Pemerintah pusat punya argumen valid soal ketahanan energi nasional. 

Semua benar dalam batas asumsinya. Tapi Indonesia sudah terlalu sering kalah bukan karena tidak punya sumber daya, melainkan karena tidak punya hitungan yang jujur saat memutuskan.

Tangkulo adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa pelajaran dari Arun — ladang gas raksasa yang habis tanpa meninggalkan industri yang berakar kuat — sudah benar-benar dipetik. 

Baca juga: Tarik Ulur Gas Andaman: Akankah Pemerintah RI Korbankan Masa Depan Industri Aceh?

Lima kaidah sederhana layak jadi pegangan: hitung manfaat total bukan harga tunggal; dahulukan yang sudah siap; pastikan komitmen pembeli sebelum membangun; siapkan infrastruktur penerima lebih dulu; dan pastikan manfaat menjangkau Aceh, Sumatra Utara, hingga Jawa sekaligus.

Indonesia tidak kekurangan gas alam. Yang sering kurang adalah keberanian untuk duduk dengan kalkulator seperti Pak Yusuf — sabar, jujur, dan tidak tergoda oleh harga tunggal yang tampak menggiurkan di permukaan. 

Tangkulo bukan hanya soal Aceh. Tangkulo adalah ujian apakah Indonesia benar-benar serius mengubah kekayaan alam menjadi kemakmuran yang merata, bukan sekadar devisa yang mengalir keluar.

*) PENULIS adalah Peneliti UIN Ar-Raniry dan Sekjen IA ITB Pengda Aceh

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI